
PT Meares Soputan Mining (MSM) memberikan penjelasan terkait perkembangan jalur trans Likupang-Bitung dalam RDP di DPRD Sulut.(Courtesy: indo-news)PRIORITAS, 27/4/26 (Manado): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Meares Soputan Mining (MSM), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulut, serta perwakilan masyarakat lingkar tambang, di Manado Senin (27/4/2026). Rapat tersebut mengerucut pada tiga isu utama yang selama ini menjadi keluhan warga, yakni kerusakan akses jalan, keberadaan tenaga kerja asing (TKA), dan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR).
RDP yang dipimpin jajaran Komisi III DPRD Sulut ini menghadirkan berbagai pihak untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat sekaligus meminta klarifikasi dari perusahaan dan instansi terkait.

Perwakilan warga lingkar tambang mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kondisi jalan yang rusak parah akibat aktivitas kendaraan berat milik perusahaan tambang. Kerusakan tersebut dinilai mengganggu mobilitas warga, aktivitas ekonomi, hingga keselamatan pengguna jalan, terutama saat musim hujan.
Selain kerusakan, warga juga menyoroti keterbatasan akses terhadap jalan yang selama ini digunakan bersama. Mereka berharap ada kepastian status jalan sekaligus perbaikan nyata yang tidak lagi sebatas janji.
Menanggapi hal tersebut, pihak PT MSM diwakili Deputy Manager External Relations PT MSM, Herry Sinyo Rumondor, menjelaskan pihaknya telah membangun jalan alternatif sebagai solusi atas penurunan level pada ruas jalan nasional tersebut. Menurutnya, jalan yang digunakan perusahaan pada prinsipnya juga merupakan akses masyarakat. Perusahaan mengklaim tidak pernah menutup akses dan terus berkoordinasi dengan BPJN serta pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan secara bertahap.
Terkait kerusakan jalan, perusahaan menyatakan komitmen untuk menjadi bagian dari solusi, termasuk dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang terdampak aktivitas tambang.


Akses jalan lingkar tambang PT Meares Soputan Mining di Kota Bitung yang diblokir warga.(Courtesy: journaltelegraf.pikiran-rakyat)
Isu lain yang mengemuka dalam RDP adalah keberadaan tenaga kerja asing di PT MSM. DPRD Sulut menekankan pentingnya transparansi terkait jumlah dan posisi TKA, serta meminta perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Menanggapi hal itu pihak perusahaan menjelaskan, penggunaan TKA dilakukan sesuai kebutuhan tenaga ahli tertentu yang belum tersedia di dalam negeri. Namun demikian, PT MSM menyatakan tetap berkomitmen meningkatkan kapasitas dan penyerapan tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan rekrutmen.
Program CSR juga menjadi sorotan masyarakat. Warga menilai manfaat program belum dirasakan secara optimal dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan prioritas di wilayah lingkar tambang.
Menanggapi hal itu, PT MSM menyebutkan bahwa program CSR telah berjalan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Perusahaan juga membuka ruang evaluasi dan masukan dari masyarakat agar program ke depan lebih tepat sasaran.
Sebagai hasil RDP, DPRD Sulut mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting. PT MSM diminta mempercepat perbaikan jalan serta memastikan akses masyarakat tetap terbuka. BPJN Sulut juga didorong untuk memperjelas status jalan dan meningkatkan koordinasi dalam penanganan kerusakan.
Selain itu, DPRD meminta transparansi terkait penggunaan TKA serta mendorong peningkatan tenaga kerja lokal. Program CSR pun diharapkan lebih terarah dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
DPRD Sulut menegaskan akan terus mengawal hasil RDP ini melalui pengawasan berkelanjutan dan kemungkinan penjadwalan pertemuan lanjutan guna memastikan seluruh rekomendasi benar-benar direalisasikan.(P-sem)

