Proyek Kantor Lurah Sukajadi disetop sementara, warga Bukit Indah minta lokasi dipindah

Wilson Lumi
10 Oct 2025 08:36

Daerah 0

2 minutes reading

Suasana pertemuan antara warga dengan perwakilan Pemerintah Kota Batam yang membahas rencana pembangunan Kantor Lurah. (dok. Pemkot Batam)

PRIORITAS, 10/10/2025 (Batam): Rencana pembangunan Kantor Lurah Sukajadi di kawasan Perumahan Bukit Indah, Sukajadi, Kota Batam, menuai penolakan keras dari warga. Mereka menilai lokasi proyek yang berada di fasilitas umum perumahan elit tersebut mengancam ketenangan dan privasi lingkungan.

Informasi yang diperoleh dari lokasi kejadian, Jumat (10/10/25) menyebut, penolakan itu disampaikan dalam pertemuan Rabu kemarin antara warga dengan Pemerintah Kota Batam dan Kejaksaan Negeri Batam di Balai Kantor Lurah Cluster Bukit Raya.

03 Sep 2025

“Kalau kantor lurah dibangun di sini, di mana lagi kami bisa mendapatkan ketenangan? Kami beli rumah dengan harga mahal untuk kenyamanan, bukan untuk berdampingan dengan kantor pelayanan publik,” ujar Janter, perwakilan warga.

Warga mengaku tidak menolak keberadaan kantor lurah, tetapi menolak lokasi pembangunan yang dinilai tidak tepat dan tanpa sosialisasi sebelumnya. Mereka juga khawatir pembangunan tersebut akan meningkatkan arus kendaraan dan aktivitas publik di lingkungan yang seharusnya privat.

Menanggapi hal itu, Kasatpol PP Batam, Imam Tohari, menyatakan proyek sementara dihentikan. “Saya akan laporkan langsung kepada pimpinan tertinggi Pemko Batam,” ujarnya.

16 Sep 2024

Namun, dari sisi teknis, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam menegaskan proyek tersebut telah memiliki izin lengkap. “Kami hanya melaksanakan pekerjaan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan,” kata Prijo Sapto Sutjahjo, Kepala Bidang Prasarana Bangunan Gedung.

Sementara itu, perwakilan Kejaksaan Negeri Batam, Lodhy Hot Prima, menyebut secara hukum proyek yang sudah dikontrakkan memang tidak dapat diganggu gugat. Namun, pihaknya akan meninjau kembali laporan warga dan memastikan prosesnya sesuai ketentuan hukum.

Dengan dihentikannya sementara pembangunan, publik kini menunggu keputusan akhir dari Pemerintah Kota Batam terkait kelanjutan proyek yang telah menimbulkan polemik ini. (P-Jeff K)