PRIORITAS, 16/12/24 (Jakarta): Keluarga Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (di dalamnya bersama Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution) resmi dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Surat keputusan bernomor 1649/kpts/DPP/XII/2024 itu dibacakan langsung oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun.
Dalam surat itu, Komarudin menyatakan pihaknya telah memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan dari keanggotaan PDIP. Atas dasar itu, Jokowi dilarang melakukan semua aktivitas yang mengatasnamakan PDI Perjuangan.
“Melarang saudara tersebut di atas pada diktum satu di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan partai demokrasi indonesia perjuangan,” kata Komarudin, Senin (16/12/24).
Komarudin juga menegaskan, sejak surat tersebut diturunkan, PDIP tidak lagi mempunyai keterkaitan apapun dengan Jokowi. “Dan tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” kata dia.
Terakhir, Komarudin mengatakan surat keputusan yang ia bacakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Gibran dan Bobby juga dipecat
Begitu juga dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan Cagub terpilih Sumatera Utara, Bobby Nasution yang ikut bersama dipecat dari keanggotaannya di PDIP.
“DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Raka dan saudara Bobby Nasution serta 27 anggota lainnya kena pemecatan,” kata Komarudin.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto pada awal Desember telah menegaskan, Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution, bukan lagi bagian dari PDIP.
“Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/24).
Hasto menjelaskan, pemecatan Jokowi dan keluarganya karena dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Soekarno atau Bung Karno.
“Sehingga itulah yang terjadi. Dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujar Hasto.
Hasto menegaskan, keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya Kartu Tanda Anggota (KTA), tetapi pada komitmen di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.
“PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa. Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apa pun mampu bertahan, kecuali mereka-mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah,” ujar Sekjen PDIP seperti dilansir Liputan6.com. (P-wr)
