PRIORITAS, 22/4/25 (Tel Aviv): Pemerintah Israel membatalkan visa atau dokumen ijin masuk bagi 27 anggota parlemen sayap kiri Prancis dan pejabat lokal. Pembatalan itu terjadi, dua hari sebelum mereka memulai kunjungan ke Israel dan wilayah Palestina.
Tindakan itu dilakukan hanya beberapa hari setelah Israel, menghentikan dua anggota parlemen Inggris dari partai Buruh yang berkuasa untuk memasuki negara itu.
Tindakan itu juga dilakukan di tengah ketegangan diplomatik, setelah Presiden Emmanuel Macron mengatakan Prancis akan segera mengakui negara Palestina. Macron pada gilirannya berusaha menekan Netanyahu atas kondisi di Gaza di tengah perang Israel-Hamas.
Kementerian Dalam Negeri Israel mengatakan visa untuk 27 orang tersebut, telah dibatalkan berdasarkan undang-undang. Aturan itu memungkinkan pihak berwenang melarang orang-orang, yang dapat bertindak melawan negara Israel.
Tujuh belas anggota kelompok tersebut, dari partai Ekologi dan Komunis Prancis, mengatakan mereka telah menjadi korban hukuman kolektif Israel dan meminta Perdana Menteri Macron untuk campur tangan.
“Kami ingin memahami apa yang menyebabkan keputusan mendadak ini, yang menyerupai hukuman kolektif,” kata kelompok tersebut.
Diundang Konsulat
Dalam sebuah pernyataan mereka mengatakan konsulat Prancis di Yerusalem sebelumnya telah mengundang untuk melakukan perjalanan lima hari.
Mereka bermaksud mengunjungi Israel dan wilayah Palestina, sebagai bagian dari misi untuk memperkuat kerja sama internasional dan budaya perdamaian.
“Untuk pertama kalinya, dua hari sebelum keberangkatan kami, otoritas Israel membatalkan visa masuk kami yang telah disetujui satu bulan lalu,” kata mereka, seperti dikutip Beritaprioritas.com dari media Asharq Al Awsat, hari Selasa (22/4/25).
Delegasi tersebut meliputi wakil Majelis Nasional Francois Ruffin, Alexis Corbiere dan Julie Ozenne dari partai Ekolog, wakil Komunis Soumya Bourouaha dan senator Komunis Marianne Margate. Anggota lainnya adalah wali kota dan anggota parlemen lokal berhaluan kiri.
Pernyataan tersebut mengecam larangan Israel tersebut dan ibarat sebagai ‘putusnya hubungan diplomatik yang besar’.
“Dengan sengaja mencegah pejabat terpilih dan anggota parlemen bepergian tidak akan tanpa konsekuensi,” ujar kelompok itu.
Pendukung Palestina
Israel mengidentifikasi kelompok anggota parlemen tersebut adalah pendukung Palestina, karena sebelumnya mereka mengatakan partainya selama beberapa dekade menyerukan pengakuan negara Palestina.
Pihak berwenang Israel bulan ini menahan anggota parlemen Inggris Yuan Yang dan Abtisam Mohamed di bandara Tel Aviv dan mendeportasi mereka, dengan alasan yang sama. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyebut tindakan tersebut “tidak dapat diterima”.
Pada bulan Februari, Israel juga menghentikan dua wakil parlemen Eropa sayap kiri, Rima Hassan dari Prancis-Palestina dan Lynn Boylan dari Irlandia, untuk masuk.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bereaksi dengan marah, terhadap kemungkinan pengakuan Prancis terhadap negara Palestina. Ia mengatakan pendirian negara Palestina di sebelah Israel akan menjadi hadiah besar bagi terorisme.(P-Jeffry W)
