PRIORITAS, 27/8/25 (Jakarta): Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah akan turun ke jalan Kamis (28/8/25). Aksi diprakarsai Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk KSPI.
Demo pusat berlangsung di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah kota besar lainnya juga menggelar aksi serentak.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menekankan bahwa demo ini momentum penting bagi kaum buruh. Aksi bertujuan menyuarakan aspirasi nasional dan menekan pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan pekerja.
Demo ini menjadi bagian dari gerakan Hostum (hapus outsourcing, tolak upah murah) yang menuntut perbaikan kebijakan ketenagakerjaan. Selain Jakarta, sejumlah kota industri besar juga akan menggelar aksi, berikut daftarnya:
- Serang, Banten
- Bandung, Jawa Barat
- Semarang, Jawa Tengah
- Surabaya, Jawa Timur
- Medan, Sumatera Utara
- Banda Aceh, Aceh
- Batam, Kepulauan Riau
- Bandar Lampung, Lampung
- Banjarmasin, Kalimantan Selatan
- Pontianak, Kalimantan Barat
- Samarinda, Kalimantan Timur
- Makassar, Sulawesi Selatan
- Gorontalo, Gorontalo
Di Jakarta, sekitar 10.000 buruh diperkirakan akan berkumpul di titik utama seperti Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan. Secara nasional, jumlah peserta diperkirakan mencapai 75.000 orang.
Aksi di berbagai daerah dilakukan secara damai, dengan tujuan menekan pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan buruh. Para buruh membawa enam tuntutan utama, simak apa saja tuntutannya di bawah ini:
-
Kenaikan upah minimum nasional 2026
Buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8,5%–10,5%, sesuai formula Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2024. -
Hapus outsourcing pada pekerjaan inti
Buruh menilai praktik outsourcing merugikan pekerja.
Mereka mendesak pemerintah mencabut PP Nomor 35 Tahun 2021 untuk memberikan perlindungan kerja lebih baik. -
Stop pemutusan hubungan kerja (PHK) massal
Buruh menuntut pembentukan satuan tugas PHK untuk mengantisipasi gelombang PHK akibat kebijakan tarif internasional. -
Reformasi pajak perburuhan
Tuntutan mencakup peningkatan PTKP menjadi Rp 7,5 juta per bulan, penghapusan pajak pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi PPh 21 terhadap perempuan menikah. -
Sahkan RUU Ketenagakerjaan baru
Buruh menuntut DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa konsep omnibus law. -
Tuntutan reformasi politik dan antikorupsi
Mereka meminta perluasan RUU Perampasan Aset dan revisi RUU Pemilu 2029 agar lebih transparan dan berpihak pada demokrasi.
Demo dimulai pukul 09.00 WIB dengan titik utama di Gedung DPR RI Senayan dan kemungkinan long march ke Istana Negara. Aksi ini menjadi seruan nyata untuk reformasi ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia. (P-Khalied M)
