PRIORITAS, 14/1/25 (Jakarta): Pembangunan tiga juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan, program pembangunan tiga juta rumah per tahun tersebut terdiri atas pembangunan satu juta apartemen di daerah perkotaan dan dua juta unit rumah di wilayah pedesaan.
Menanggapinya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, berpendapat pentingnya pembentukan konsorsium dalam mengelola jasa perasuransian untuk program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dimaksud.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ogi Prastomiyono menyatakan, konsorsium yang terdiri dari berbagai perusahaan asuransi akan lebih efektif dalam menghadapi tantangan terkait dengan penyediaan perlindungan asuransi bagi proyek pembangunan rumah tersebut.
Pembentukan konsorsium diharapkan dapat memastikan risiko yang ada dalam program ini dapat dikelola dengan lebih baik, serta meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan program tersebut.
“OJK menyarankan agar berbagai perusahaan asuransi bergabung dalam sebuah konsorsium untuk mengelola risiko asuransi dalam program pembangunan perumahan ini. Hal ini akan mempermudah proses, memperluas akses, dan memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh perlindungan asuransi yang layak,” ujar Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa (14/1/25).
Lebih lanjut, Ogi menambahkan, kolaborasi antarperusahaan asuransi dalam konsorsium tersebut juga akan mempercepat penanganan klaim, memberikan harga yang lebih kompetitif, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap berkualitas tinggi dan tepat sasaran.
Dengan demikian, program pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat berjalan lancar dan memberikan dampak yang maksimal.
“Memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium agar tidak dilakukan satu per satu (oleh masing-masing perusahaan), tapi sebuah konsorsium pertanggungan AJK (Asuransi Jiwa Kredit), maupun asuransi untuk perlindungan properti,” kata Ogi.
Perlindungan bagi masyarakat konsumen
Ia menambahkan, penyediaan asuransi merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen pembeli rumah dan debitur pembiayaan pembelian rumah.
Selain itu, asuransi juga dapat melindungi bank, lembaga pembiayaan, maupun lembaga keuangan lainnya yang bertindak sebagai kreditur program pembangunan 3 juta rumah tersebut
“Industri perasuransian dapat terlibat di dalam proyek 3 juta rumah per tahun ini, apalagi kalau ini dilakukan selama 5 tahun (periode pemerintah Presiden Prabowo Subianto), ekosistem itu harus dibangun sampai kepada perlindungan terhadap konsumen (debitur) maupun kreditur,” ujarnya dikutip Antara.
Ogi menyatakan, asuransi umum properti dapat memberikan perlindungan terhadap kerusakan properti akibat kebakaran, banjir dan gempa bumi.
Sementara Asuransi Jiwa Kredit melindungi bank maupun lembaga jasa keuangan lainnya sebagai kreditur dari resiko kredit macet atau gagal bayar jika debitur meninggal dunia.
Ia mengatakan bahwa industri perasuransian juga dapat terlibat dengan menyediakan suretyship dan surety bond yang memberikan perlindungan kepada pemilik pekerjaan (obligee) untuk mengurangi risiko kerugian akibat pelaksana pekerjaan (principal) tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak.
“Kalau ini dilakukan secara ekosistem end-to-end, saya rasa ini dapat menciptakan perlindungan kepada debitor dan konsumen, karena ini merupakan suatu proyek jangka panjang, jadi ini suatu produk yang bisa diberikan untuk perlindungan terhadap proyek (3 juta rumah) ini,” imbuhnya. (P-bwl)
