Gubernur Malut dan Aceh keluhkan pemotongan Dana Bagi Hasil

PRIORITAS, 7/10/25 (Jakarta): Kebijakan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2026 mendorong sejumlah kepala daerah menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (7/10/25).

Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf hadir langsung dalam rapat tersebut. Keduanya menyampaikan kekhawatiran pemotongan dana pusat akan menekan kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan prioritas.

Read Also

Aksi damai mahasiswa di DPRD Batam berlangsung kondusif, Forkopimda terima aspirasi

02 Sep 2025

“Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan karena kita dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin,” ucap Sherly di kantor Kemenkeu, Selasa (7/10/25).

Sherly menjelaskan, total transfer dana pusat ke Maluku Utara pada 2025 mencapai sekitar Rp10 triliun. Namun pada 2026, alokasi itu turun menjadi Rp6,7 triliun. Ia menilai, penurunan paling signifikan terjadi pada pos Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkurang hingga 60 persen.

Penurunan tersebut, lanjutnya, berdampak langsung terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta penggajian pegawai.

Read Also

Wali Kota Batam Amsakar apresiasi peran guru, IPM tertinggi di Kepri

26 Aug 2025

“Mudah-mudahan Pak Menteri Keuangan bisa berkomunikasi dengan baik mencari solusi yang baik sehingga kita untuk ke depan pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan dengan baik, gaji P3K dan belanja pegawai tetap jalan, pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan pun tetap jalan,” beber Sherly.

Dari Aceh, Gubernur Muzakir Manaf alias Mualem juga menegaskan bahwa beban fiskal di tingkat provinsi sudah sangat berat tanpa adanya tambahan tekanan akibat pemotongan TKD.

“Kami mengusulkan supaya tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ungkap Mualem.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah sedang mengkaji kembali struktur pemotongan TKD dan DBH agar lebih proporsional dengan kondisi keuangan nasional.

“Kita lihat keuangan daerah seperti apa, keuangan pemerintah seperti apa, kita atur sesuai kondisi keuangan,” ujar Purbaya.

Purbaya menambahkan, ada dua topik utama yang menjadi fokus pembahasan bersama para kepala daerah, yaitu mekanisme transfer ke daerah dan evaluasi porsi DBH untuk 2026.

Dalam rancangan awal RAPBN 2026, pemerintah menganggarkan TKD sebesar Rp650 triliun, lebih rendah dari tahun 2025 yang mencapai Rp919 triliun. Namun, setelah melakukan penyesuaian fiskal, Menkeu menambah alokasi sebesar Rp43 triliun, sehingga total TKD 2026 kini mencapai Rp693 triliun. (P-Khalied M)