PRIORITAS, 21/8/26 (Manado): Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat ketahanan pangan masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan.
Gerakan itu sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, bersama Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH. Misi tersebut menitikberatkan peningkatan ketahanan pangan, energi, dan air secara merata serta berkelanjutan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Rahel Rotinsulu, S.STP, M.Si. saat dihubungi Berita Prioritas Kamis, mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjalankan GPM sebagai bentuk intervensi langsung kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah berbagai momentum yang berpotensi memicu kenaikan harga.
GPM menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga lebih rendah daripada harga pasar. Karena itu, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
GPM jadi instrumen menjaga harga pangan
Menurut Rotinsulu, Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay memprogramkan Gerakan Pangan Murah dengan tujuan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Program ini juga mendukung stabilisasi harga serta membantu pemerintah mengendalikan inflasi.
Pelaksanaan GPM dapat melibatkan Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, instansi vertikal, BUMD, serta berbagai mitra juga dapat ikut mendukung kegiatan.
Di Sulawesi Utara, menurutnya, pemerintah melihat GPM sebagai bagian penting dalam menjaga kondisi inflasi pangan. Program tersebut sekaligus menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok.
Pemerintah juga memperhatikan keterjangkauan masyarakat dari sisi jarak dan daya beli. Oleh karena itu, Gubernur dan Wakil Gubernur mendorong pelaksanaan GPM secara konsisten dan berkesinambungan.
Arahan tersebut mendorong perangkat daerah terkait memperluas pelaksanaan GPM di berbagai wilayah. Dengan demikian, pemerintah dapat menghadirkan intervensi pangan secara langsung dan lebih dekat dengan masyarakat.

Beras hingga cabai tersedia dengan harga terjangkau
Berbagai komoditas pangan strategis hadir dalam kegiatan GPM. Komoditas tersebut antara lain beras, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit.
Selain kebutuhan pokok, pemerintah juga melibatkan vendor yang menyediakan produk bermutu dengan harga terjangkau. Produk tersebut antara lain buah-buahan, makanan kaleng, dan mi instan.
GPM juga membuka ruang bagi pengembangan produk UMKM serta hasil petani dan peternak lokal. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan tidak hanya membantu konsumen, tetapi juga mendukung pelaku usaha daerah.
Cakupan pelaksanaan GPM meliputi 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota dapat melakukan intervensi sesuai kebutuhan wilayah.
Sasaran utama GPM mencakup masyarakat berpenghasilan rendah, daerah terpencil, serta wilayah yang menghadapi kerawanan pangan. Namun, pemerintah tetap membuka layanan bagi seluruh lapisan masyarakat karena pangan menjadi kebutuhan setiap keluarga.
Pemprov Sulut kembangkan beragam model
Menurut mantan Kadis Naker itu, untuk menjangkau masyarakat lebih luas, atas petunjuk gubernur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengembangkan sejumlah pendekatan GPM. Langkah tersebut melengkapi pelaksanaan GPM Reguler yang selama ini berjalan.
Pemerintah mengembangkan GPM Mandiri, GPM Tematik, GPM Pasar SP2KP, dan GPM Harmoni. GPM Harmoni menjadi pengembangan kegiatan pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional.
Selain itu, pihaknya menyiapkan inovasi GPM Basalur atau Berbasis Desa dan Kelurahan. Petunjuk teknis program tersebut kini masih berproses.
Pemerintah juga merancang GPM Jelajah atau Jelajah Pangan Jangkau Khalayak. Inovasi tersebut bertujuan memperluas jangkauan pelayanan pangan hingga berbagai komunitas masyarakat.
Pengembangan berbagai model tersebut menunjukkan upaya pemerintah menyesuaikan layanan dengan karakteristik wilayah. Dengan demikian, pelaksanaan GPM dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.
18 lokasi sasar momentum pengucapan syukur
Salah satu pendekatan yang mendapat perhatian ialah GPM Tematik. Program tersebut memanfaatkan momentum atau tema tertentu untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan terjangkau.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah provisi dapat menyesuaikan sasaran, lokasi, waktu, dan komoditas pangan. Bentuk pelayanan juga dapat menyesuaikan karakteristik tema serta kebutuhan kelompok masyarakat.
Pada pekan ini, GPM Tematik menyasar momentum Pengucapan Syukur di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara. Kegiatan tersebut juga menyasar momentum pengucapan syukur GMIBM di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Pelaksanaan GPM Tematik berlangsung Kamis hingga Sabtu (20-22/8/26). Pemerintah menyiapkan total 18 lokasi kegiatan untuk menjangkau masyarakat pada momentum tersebut.
Momentum pengucapan syukur biasanya meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai bahan pangan. Kondisi itu berpotensi mendorong kenaikan harga apabila pasokan tidak mampu mengikuti peningkatan permintaan.
Karena itu, pemerintah daerah melakukan intervensi melalui GPM. Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, kegiatan tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga dan menekan tekanan inflasi daerah.
GPM diharapkan menyentuh kebutuhan masyarakat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap seluruh rangkaian GPM dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga ingin memastikan kegiatan tersebut menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Pelaksanaan GPM secara konsisten menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga keseimbangan antara ketersediaan, harga, dan daya beli. Langkah tersebut sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
Melalui berbagai model GPM, pemerintah berupaya menghadirkan pangan lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, pemerintah mendorong keterlibatan pelaku UMKM, petani, peternak, vendor, dan mitra lainnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga terus mengembangkan inovasi agar intervensi pangan tidak berhenti pada kegiatan sesaat. Dengan demikian, GPM diharapkan menjadi instrumen berkelanjutan dalam menjaga ketahanan pangan.
Langkah tersebut memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Terlebih, momentum pengucapan syukur dapat meningkatkan permintaan pangan di sejumlah wilayah.
Pada akhirnya, menurut kadis, GPM diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau. Program ini juga diharapkan menjaga stabilitas harga sekaligus membantu mengendalikan inflasi di Sulawesi Utara.
"Semoga GPM yang telah dan akan dilaksanakan benar-benar dapat menyentuh, menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat," kata perempuan yang akrab disapa Rahel itu sambil mengakui sungguh luar biasa besar perhatian gubernur dan wagub terhadap masyarakat Sulut. (P-sm)








