Gelar Pahlawan: Taulu belum, Soeharto dapat. Tutut tanggapi pro-kontra stigma korupsi–HAM

PRIORITAS, 10/11/25 (Jakarta): Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh, di antaranya KH Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, dan aktivis buruh Marsinah sebagai upaya pemerintah dalam menghormati jasa para pendahulu dan pemimpin bangsa yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi negara.

Sayangnya, nama putra Sulawesi Utara (Sulut), Ch Ch Taulu, salah satu pelaku utama Peristiwa Heroik Merah Putih 14 Februari 1946, belum mendapatkan gelar tersebut, kendati sudah untuk kedua kalinya diusulkan. Padahal beberapa pelaku utama lainnya, seperti BW Lapian sudah digelari Pahlawan Nasional oleh Negara.

Read Also

Satryo lebih dulu mundur sebelum diganti sebagai Mendiktisaintek, merasa tidak memenuhi harapan

19 Feb 2025

“Kami belum mendapat informasi jelas alasannya. Tapi semoga pada kesempatan berikutnya berkenan mendapat atensi Negara. Apalagi, memang baru 10 dari 40-an yang diusulkan kali ini mendapatkannya,” ujar Ketua DPD Gerakan Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP) Sulut, Ferry BM Rende kepada Beritaprioritas.

GPPMP merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan (Ormas) Nasional yang mengusulkan nama Ch Ch Taulu. Sebelumnya, GPPMP bersama komponen dan eksponen masyarakat lainnya telah berhasil memperjuangkan beberapa nama besar Pejoang Bangsa, seperti AA Maramis, LN Palar dan BW Lapian. Dan saat ini, juga ikut mendorong Daan Mogot bersama Mendur Bersaudara.

Diketahui, salah satu figur penting yang memperjuangkan nama-nama tokoh pejuang asal Minahasa untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, ialah, Ketua DPC GPPMP, Tomohon, Judie Turambi. Dia juga yang kini menginisiasi seminar regional pengusulan Mendur Bersaudara. “Semoga perjuangan kali ini pun membuahkan hasil,” ujar Judie, yang juga sudah menulis buku tentang sepak terjang BW Lapian, AA Maramis dan LN ‘Babe’ Palar.

Read Also

Diundur dua kali, seleksi CPNS 2024 dibuka Agustus

30 Jul 2024

Pro dan kontra

Sementara itu, usai penyerahan gelar, Putri Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti (Tutut Soeharto), menanggapi pro dan kontra penganugerahan Pahlawan Nasional kepada ayahandanya di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/25).

Tutut yang didampingi sang adik, Bambang Trihatmodjo, dalam pernyataannya seusai agenda itu, menyebut, pro dan kontra yang muncul di masyarakat sebagai hal yang wajar dan bagian dari dinamika demokrasi.

“Pro kontra itu biasa, masyarakat Indonesia kan macam-macam. Yang penting kita melihat apa yang telah dilakukan Pak Harto dari sejak muda sampai beliau wafat, semua perjuangannya untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” katanya.

Tidak dendam

Dikatakan, keluarga tidak memiliki dendam ataupun keberatan terhadap kritik yang muncul atas keputusan tersebut, yang terpenting ialah menjaga persatuan dan tidak bersikap berlebihan dalam menyikapi perbedaan pandangan.

“Kami keluarga tidak merasa dendam, karena kan kita negara kesatuan. Boleh saja kontra, tapi jangan ekstrem. Kita jaga persatuan dan kesatuan,” tutur Tutut, seperti dikutip Antara.

Selanjutnya Tutut menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Keputusan itu dinilainya lahir dari penilaian atas rekam jejak dan kontribusi Soeharto bagi pembangunan Indonesia.

“Terima kasih banyak kepada Pak Presiden. Karena beliau tentara, jadi tahu apa yang telah dilakukan bapak. Tapi beliau juga melihat aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Stigma korupsi dan pelanggaran HAM

Sementara itu, menanggapi pertanyaan mengapa gelar itu belum diberikan pada era presiden sebelumnya, Tutut menyebut, saat itu pemerintah mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat.

“Karena (Presiden sebelumnya) belum banyak kumpulkan (dukungan) supaya Pak Harto terpilih, juga untuk persatuan dan kesatuan Indonesia, supaya tidak ada yang marah. Sekarang rakyat sudah dewasa dan makin pintar,” katanya.

Kemudian, saat ditanya mengenai anggapan, gelar tersebut dapat menghapus stigma terhadap Soeharto terkait isu korupsi dan pelanggaran HAM, Tutut menegaskan, masyarakat kini dapat menilai sendiri.

“Rakyat sudah makin pintar dan bisa melihat apa yang bapak lakukan. Kami tidak perlu membela diri, semua bisa terlihat kok,” tuturnya.

Adapun, sebagai bentuk syukur atas penganugerahan gelar tersebut, keluarga berencana melakukan ziarah ke makam Soeharto di Astana Giribangun.

“Kami bersyukur kepada Allah. Kalau Allah tidak izinkan, semua ini tidak akan terjadi,” demikian Tutut.

Menonjol sejak masa kemerdekaan

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan bidang perjuangan kepada almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah.

Diketahui, hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

“Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945,” begitu petikan informasi yang dibacakan di Istana Negara Jakarta. (P-*r/jr)