DPR minta BGN perbaiki Program MBG dari hulu ke hilir

Khalied Malvino
27 Sep 2025 12:53

2 minutes reading

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Putih Sari. (Dok. Fraksi Gerindra)

PRIORITAS, 27/9/25 (Jakarta): DPR menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah kasus keracunan menimpa siswa di sejumlah daerah. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Putih Sari, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera memperbaiki tata kelola program tersebut.

“Manfaat besar dari program ini harus tetap terjaga dan tidak tergerus oleh buruknya tata kelola di lapangan,” ujar Putih di Jakarta, Sabtu (27/9/25).

Putih menuntut BGN meninjau teknis penyelenggaraan dari hulu hingga hilir. Ia menekankan pentingnya standar keamanan pangan dan langkah pencegahan kontaminasi agar Program MBG benar-benar melindungi penerima manfaat.

Ia juga mengingatkan agar penyelenggara menjaga keseimbangan gizi pada setiap porsi makanan. Menurutnya, program harus konsisten memenuhi kebutuhan gizi anak-anak secara aman.

Putih menilai evaluasi wajib mencakup seluruh rantai pasok: sumber bahan baku, penyimpanan, proses memasak, kontrol kualitas, pengemasan, hingga pengantaran.

“Perlu ada perhatian khusus bagi standar food safety dan pencegahan kontaminasi di setiap prosesnya,” kata Putih.

Ia menekankan keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas. Baginya, kasus keracunan tidak boleh berhenti sebagai angka statistik.

Putih menargetkan penyelenggara Program MBG mampu mencapai nol kecelakaan alias zero accident. Ia meminta evaluasi menyeluruh agar manfaat besar program tidak tenggelam oleh lemahnya pengelolaan.

Ia juga mendorong BGN berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk merumuskan standardisasi keamanan pangan khusus bagi MBG.

Menurutnya, MBG membentuk investasi jangka panjang yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat gizi. Ia menambahkan program ini ikut menggerakkan ekonomi daerah melalui penyerapan hasil pertanian, perikanan, dan penciptaan lapangan kerja.

“Program ini sudah merangkul manfaat dan masyarakat menyambutnya baik. Bukan hanya jutaan penerima manfaat, tetapi juga pekerja, petani, nelayan, maupun pelaku usaha,” tutur Putih.

Ia menilai penghentian program akan merugikan masyarakat luas. Menurutnya, perbaikan tata kelola menjadi kunci agar Program MBG kembali sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun sumber daya manusia unggul sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. (P-Khalied M)