PRIORITAS, 22/10/24 (Jakarta): Paskah usainya masa tugas penginisiasi Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), mantan Presiden Joko Widodo, banyak dipertanyakan menyangkut keberlanjutan proyek nasional soal pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kabupaten Penjam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, akan dilanjutkan di masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
“Insya-Allah. Tentunya kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan yang sudah jalan, kita selesaikan semuanya,” kata Diana di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/24).
Dia mengatakan pembangunan IKN akan terus didiskusikan dengan Badan Otorita IKN.
Sementara itu sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto akan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Pada saat saya dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo, beliau menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun adalah eksekutifnya, menurut beliau dua tahun nanti untuk lembaga yudikatif dan legislatif harus sudah dibangun,” ujar Basuki di Jakarta, Senin (21/10/24).
Dengan demikian, lanjutnya, gedung-gedung MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan gedung-gedung lembaga yudikatif lainnya harus dibangun. Menurut Basuki, diharapkan gedung-gedung tersebut dapat selesai dibangun di IKN dalam jangka waktu dua tahun.
Hal yang sama disampaikan Plt Wakil Kepala Otorita IKN yang kini menjabat Menteri Kehutanan Kabinet Merah Putih, Raja Juli Antoni. Menurut Juli Antoni, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang kuat untuk pembangunan IKN.
“Beliau (Presiden Prabowo, red) sudah berkali-kali menyampaikan akan meneruskan, bahkan akan menuntaskan,” ujarnya.
Saat ditanya tentang status dirinya yang semula menjabat sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN mendampingi Basuki Hadi Muljono sebagai Plt Kepala OIKN, Raja Juli mengisyaratkan untuk menunggu pengumuman resmi dari presiden perihal keberlanjutan jabatan. (P-bwl)
