PRIORITAS, 14/3/25 (Jakarta): Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan, menegaskan Pancasila adalah rasionalitas bangsa. Telaah Pancasila dalam kaitannya dengan “isme-isme” modern harus merujuk pada sejarah pemikiran. Dalam filsafat, ideologi merupakan sistem ide yang identik dengan rasionalitas.
Menurut Plato, istilah idea dan logos memiliki makna mendalam. Idea bukan sekadar konsep dalam akal budi, dan logos bukan sekadar ilmu seperti fisika atau matematika. Ideologi mencakup keseluruhan yang disebut rasionalitas.
Descartes mengaitkan rasionalitas dengan kesadaran. Baginya, “Aku berpikir berarti aku menyadari,” menunjukkan berpikir menandakan kesadaran terhadap realitas, dunia, kehidupan, dan eksistensi diri.
“Jika kita kaitkan dengan pandangan Plato maupun Descartes, bukan tidak mungkin pikiran itulah yang memberikan inspirasi kepada Soekarno dalam menggali Pancasila dari konsep-konsep kesadaran batin, jiwa dari bangsa Indonesia. Rasionalitas Soekarnian berarti kesadaran akan realitas hidup bangsa, kedalaman kulturnya, dan sadar akan eksistensi siapa diri bangsa ini. Sebab, Pancasila menjadi landasan filosofis yang mempersatukan keragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga keutuhan, identitas, dan kemajuan negara,” ucap Bamsoet saat memberikan kuliah ‘Ideologi dan Isme-isme Modern’, Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, di Jakarta, Jumat (14/3/25).
Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 menekankan, Indonesia memiliki keragaman tinggi, dengan lebih dari 1.300 suku, 700 bahasa daerah, dan lebih dari 17.000 pulau. Tanpa ideologi yang kuat, perbedaan ini berisiko menimbulkan perpecahan.
Diakui dan dilindungi
Pancasila, melalui lima silanya, mengusung nilai-nilai universal seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial, yang menjadi panduan agar seluruh masyarakat merasa diakui dan dilindungi.
“Di era globalisasi, ancaman radikalisme dan intoleransi semakin menguat. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terdapat peningkatan kasus radikalisme di kalangan muda Indonesia pada tahun 2023. Pancasila, dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila ketiga “Persatuan Indonesia”, menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap semua suku, agama, dan golongan. Ini menjadi benteng utama dalam melawan paham-paham yang ingin memecah belah bangsa,” imbuh Bamsoet.
Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia menjelaskan, Pancasila menjadi dasar pembangunan ekonomi dan sosial. Sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” mendasari upaya menciptakan ekonomi yang inklusif. Pemerintah menjalankan berbagai kebijakan, seperti Program Kartu Prakerja dan Dana Desa, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kota dan desa.
“Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 8,5 persen pada akhir 2024. Salah satu faktor pendorongnya adalah kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” kata Bamsoet.
Pancasila dukung pembangunan
Bamsoet menambahkan, Pancasila mendukung pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan mengembangkan energi terbarukan selaras dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila.
“Di tengah arus globalisasi dan revolusi industri 4.0, Pancasila menjadi panduan bagi Indonesia untuk tetap menjaga kedaulatan dan identitasnya. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan musyawarah mufakat menjadi pembeda dari individualisme dan kapitalisme yang sering kali dibawa oleh globalisasi,” tutur Bamsoet. (P-*/Zamir A)
