Bantah tuduhan ‘Serakahnomics’ terkait sengketa lahan di Kota Makassar, GMTD serang balik sentilan Jubir JK

PRIORITAS, 19/11/25 (Makassar): Presiden Direktur PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD), Ali Said,  dengan tegas membantah tuduhan ‘serakahnomics’ yang dilontarkan juru bicara Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah, terhadap pihaknya. Bantahan tersebut disampaikan terkait sengketa lahan GMTD di kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ali Said pun menyerang balik dengan menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah tanpa relevansi hukum. Menurutnya, perusahaan berdiri atas mandat pembangunan dari Pemerintah RI dan menjalankan pembebasan tanah secara sah serta transparan.

Read Also

Hoaks !!! Tentara perempuan Israel ditangkap Iran? Ternyata yang dirilis foto tahun 2021

27 Jun 2025

“Tuduhan ‘serakahnomics’ adalah fitnah tanpa relevansi hukum. Pernyataan tersebut tidak terkait legalitas, tidak berdasar dokumen, tidak menjawab sengketa, mengandung muatan fitnah dan tendensius,” ungkapnya melalui  keterangan pers Rabu (19/11/25)..

“PT GMTD sejak 1991 melaksanakan mandat pembangunan dari pemerintah. Seluruh pembebasan tanah dilakukan sah, transparan, dan melalui prosedur negara,” sambungnya.

Disebutkan, GMTD menilai pihak Kalla berupaya mengaburkan fakta hukum dan mengalihkan isu legalitas kepemilikan tanah yang sah.

Read Also

Cerminkan progres peningkatan, penjualan Matahari Putra Prima Capai Rp8,7 T

12 May 2020

Ali Said menyebut pernyataan pihak Kalla tidak pernah menjawab persoalan utama soal dasar hukum kepemilikan lahan mereka. Pihaknya mengimbau agar upaya pengaburan fakta hukum ini segera dihentikan.

“PT GMTD menyampaikan klarifikasi tegas atas pernyataan juru bicara PT Hadji Kalla yang tersebar di berbagai media,” katanya.

“PT GMTD mengimbau agar upaya mengaburkan fakta hukum dan mengalihkan isu dihentikan demi kepentingan publik dan ketertiban kawasan. PT GMTD tetap berkomitmen pada integritas hukum, pembangunan daerah, dan kewajiban sebagai perusahaan publik,” terangnya.

Ali Said mempertanyakan keberadaan dokumen-dokumen legalitas kepemilikan yang dimiliki pihak Kalla. Menurutnya, pihak Kalla tidak dapat menunjukkan izin lokasi, SK Gubernur, akta pelepasan hak negara/daerah, maupun dokumen pembelian yang sah.

“Pernyataan pihak Kalla sama sekali tidak menjawab pertanyaan mendasar. Di mana izin lokasi mereka tahun 1991-1995? Di mana SK Gubernur yang memberikan hak kepada mereka? Di mana akta pelepasan hak negara/daerah? Di mana dokumen pembelian sah? Bagaimana mungkin hak diperoleh pada periode ketika hanya PT GMTD yang berwenang?” paparnya, seperti dikutip dari detikcom.

Dia menuding klaim pihak Kalla yang menyatakan SK tahun 1991 telah dicabut tahun 1998 adalah keliru secara hukum, tidak akurat, dan menyesatkan publik. Menurutnya, SK Menteri Parpostel 1991 dan SK Gubernur 1991 (No.1188/XI/1991) tidak pernah dicabut.

PAD Rp538 miliar

Ali Said juga menanggapi klaim terkait kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang disebut kecil oleh pihak Kalla. GMTD mencatat kontribusi PAD langsung dari GMTD pada rentang tahun 2000-2022 mencapai lebih dari Rp538 miliar.

“Itu PAD langsung dari PT GMTD, belum termasuk pajak usaha, multiplier ekonomi kawasan. Pernyataan (Kalla) bahwa pemerintah hanya menerima Rp 50-Rp 100 juta adalah salah, tidak akurat, dan menyesatkan,” tuturnya.

Ia kembali menegaskan kepemilikan lahan mereka sah berdasarkan dokumen negara yang lengkap dan berlapis. Pihaknya memiliki sertifikat resmi BPN, empat putusan inkrah yang memenangkan GMTD, eksekusi PN Makassar, dan dokumen PKKPR.

“Sertifikat resmi BPN (SHM 25/1970, SHM 3307/1997, SHGB 20454/1997). Empat putusan inkrah (2002-2007) yang memenangkan PT GMTD. Eksekusi PN Makassar 3 November 2025. PKKPR 15 Oktober 2025. Tercatat dalam pembukuan audited PT GMTD sebagai perusahaan terbuka. Semua itu tidak pernah dibantah, karena memang tidak dapat dibantah,” urainya.

Sebelumnya diberitakan, juru bicara Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah, menyentil Lippo Group dan PT GMTD telah menjalankan pola yang disebutnya sebagai praktik ‘serakahnomics’. Dia menegaskan izin prinsip kawasan Tanjung Bunga tidak pernah diberikan untuk pengembangan real estate ataupun jual beli tanah.

“Lippo jangan praktikkan serakahnomics,” ujar Husain dalam keterangannya, Selasa (18/11/25). (P-*r/ht)