‘Kabinet’ pimpinan OPD Pemprov Sulteng akan dilantik Desember, masih didominasi wajah lama
Gubernur Sulteng Anwar Hafid (tengah) dan Wagub Renny Lamadjido (kanan). (Ist.)PRIORITAS, 21/11/25 (Palu): Setelah kurang lebih sembilan bulan menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025-2030, Anwar Hafid dan dr. Reny Arniwaty Lamadjido, akan melantik ‘Kabinet’ pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemprov Sulteng Esselon IIa, Esselon IIIa, Esselon IVa. Para pejabat tersebut masih didominasi wajah lama.
Kepada Beritaprioritas Jumat (21/11/25) lewat pesan WhatsApp, Gubernur Anwar Hafid menyebut pelantikan Kepala OPD di lingkup Pemprov Sulteng akan dilakukan Desember 2025.
“Insah Allah pelantikan Pimpinan OPD Pemprov Sulteng dijadwalkan bulan Desember 2025 nanti dan masih dominasi figur lama tapi kita akan rolling sesuai hasil job fit and proper test,” ujar Anwar Hafid.
Secara terpisah, Guru Besar Ekonomi dan Bisnis UniversitasTadulako (Untad) Palu Prof. Moh. Ahlis Djirimu Ph.D mengatakan Gubernur Sulteng Anwar Hafid perlu jadikan perhatian untuk pengisian Kabinet ada beberapa posisi strategis OPD menentukan.
“Di hulu adalah Bappeda sebagai perencana pembangunan. Ini titik sentral bias pembangunan spasial dan non-inklusif saat ini yang tercemin dari laju pertumbuhan ekonomi lebih cepat turunnya dari laju penurunan kemiskinan, sebaiknya figur yang bisa wujudkan visi misi ‘9 Program Berani’ jadikan Sulteng Nambaso,” kata Prof Moh ahlis Djirimu kepada Beritaprioritas Jumat (21/11/25).
Lanjut Ahlis Djirimu, di hulu pula ada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai pencari dana pembangunan berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain ada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang memberikan masukan jenjang karir ASN (Aparat Sipil Negara) berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).
Kemudian ada Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DP3A) yang berperan memberikan masukan pada Bappeda Gender Budget Statement dalam setiap dokumen perencanaan dan penganggaran, dan menfilter program dan kegiatan agar inklusif. Ada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang memberikan masukan agar program dan kegiatan tidak menimbulkan eskternalitas negatif.
Ada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah berorientasi pada pertanian. Di hilir ada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bertugas mengalokasikan APBD untuk mencapai empat misi dan “9 Program Berani”.
“Sayang cita-cita ideal ini belum terealisir karena terjadi dugaan transaksional dan jual beli jabatan. Dan hal ini justru menutupi potensi dimiliki ASN berpikir dan berzikir,” ujar Ahlis Djirimu.
Ia menambahkan, sebaiknya terbuka semua ikun berkompetisi sangat baik karena hasilnya produktivitas tinggi, walaupun penentuannya merupakan hak pengguna Gubernur Sulteng. (P-Elkana Lengkong)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
Trending Minggu Ini
No Comments