PRIORITAS, 25/02/25 (New York): Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi mengutuk keras invasi Rusia terhadap Ukraina. PBB meminta Rusia untuk segera keluar dari wilayah-wilayah Ukraina tanpa syarat. Hal ini menjadi pukulan telak bagi Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang cenderung membela Rusia.
Dalam voting di Markas Besar PBB di New York, Senin 24 Februari 2025 waktu setempat, 93 negara suara setuju, 18 menolak dan 65 suara abstain. AS memilih abstain dan Rusia ikut menolak. Ada dugaan sejumlah negara yang menolak dalam voting ini, dahulu mendukung Ukraina, namun secara diam-diam mendapat tekanan dari AS.
Majelis Umum PBB juga menolak Resolusi yang diserahkan Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang di Ukraina, karena isinya justru condong membela tindakan invasi Rusia. Sebaliknya, majelis PBB justru menyetujui resolusi tandingan yang didukung Eropa dan Ukraina.
“Menuntut Rusia untuk segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat menarik seluruh pasukan militernya dari wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional”, demikian bunyi resolusi PBB itu, seperti dikutip Beritaprioritas.com dari VoA Indonesia, hari Selasa (25/2/25).
Resolusi ini juga menyerukan de-eskalasi, penghentian permusuhan secepatnya, serta penyelesaian damai atas perang melawan Ukraina. Keputusan PBB ini dinilai menjadi tamparan keras bagi Presiden Donald Trump, yang kini condong membela tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraina.
Para pemimpin negara Eropa sebelumnya menilai Presiden AS dinilai sombong mengumbar sikap digdayanya menekan dan menyalahkan Ukraina serta meremehkan negara-negara mereka. Bahkan Trump seenaknya tidak melibatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Eropa dalam proses perundingan damai perang Rusia-Ukraina, di Arab Saudi baru-baru ini.
“Selagi kita memperingati tiga tahun kehancuran akibat invasi penuh Rusia terhadap Ukraina, kami menyerukan kepada semua negara untuk tetap teguh dan berpihak pada Piagam PBB, berpihak pada kemanusiaan, serta berpihak pada perdamaian yang adil dan abadi,” Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa.
Betsa menegaskan negaranya menjalankan “hak inheren untuk membela diri” setelah invasi Rusia yang melanggar Piagam PBB. Dalam piagam itu jelas mewajibkan semua negara-negara untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain.
Resolusi ini menyatakan “keprihatinan” terhadap invasi skala penuh Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung selama tiga tahun. PBB menyebut tindakan Vladimir Putin memberikan dampak menghancurkan dan berkepanjangan, tidak hanya bagi Ukraina, tetapi juga bagi stabilitas kawasan dan global.
Kemunduran bagi AS
Keputusan PBB tersebut merupakan kemunduran bagi pemerintahan Donald Trump di badan dunia yang beranggotakan 193 negara. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, resolusi Majelis Umum PBB dianggap sebagai tolok ukur opini global. Jika Trump dan Putin tidak mematuhi resolusi PBB itu, akan mencoreng nama mereka dan lebih banyak negara yang anti terhadap AS dan Rusia.
Menurut seorang pejabat AS dan seorang diplomat Eropa, Amerika Serikat berupaya menekan Ukraina agar menarik resolusinya demi mendukung proposal AS. Namun, Ukraina menolak. Majelis Umum PBB malah menambahkan kalimat ke dalam proposal AS, yang menyatakan Rusia telah menginvasi negara tetangganya dengan melanggar Piagam PBB.
Amerika Serikat tak menyangka dan syok mendengar keputusan PBB tersebut. AS kemudian secara mengejutkan membela Rusia dengan menolak resolusi Majelis Umum PBB yang sudah disahkan itu. Sikap ini menjadi langkah pemerintahan Presiden Donald Trump paling nyata , yang menunjukkan pergeseran drastis kebijakan luar negeri AS yang sebelumnya mendukung habis-habisan Ukraina melawan invasi Rusia.
Penolakan terhadap resolusi ini menempatkan AS berseberangan dengan sekutu-sekutunya di Eropa. AS justru sejalan dengan agresor Rusia dalam perang di Ukraina. “Tidak akan ada perdamaian dan keamanan di mana pun jika agresi dibiarkan dan hukum rimba yang menang,” kata Duta Besar Prancis untuk PBB, Nicolas de Rivière, menanggapi respons AS.
Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward mengatakan tidak ada yang lebih menginginkan perdamaian selain Ukraina, tetapi syarat-syarat perdamaian itu penting. “Hanya perdamaian yang adil, menghormati prinsip-prinsip dalam Piagam PBB, akan bertahan lama,” tegas Woodward. (P-Jeffry W)
