Lodewijk Paulus sorot kritis praktik politik transaksional, menguatnya oligarki, dan rendahnya moral politik
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk F Paulus saat menjadi narasumber pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu (25/7/26). (Humas Kemenko Polkam)PRIORITAS, 26/7/26 (Jakarta): Dalam sorotan kritisnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk F Paulus menilai, praktik politik transaksional, menguatnya oligarki, dan rendahnya moral politik masih menjadi tantangan dalam kehidupan politik nasional kita.
Paulus menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu (25/7/26), dikutip dari keterangan tertulisnya.
Disebutnya, tantangan tersebut perlu dihadapi dengan membangun sistem politik yang bermoral, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat kita.
Paulus mengatakan, perkembangan geopolitik internasional juga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks sehingga Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, dan tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan.
Politik bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu
Terkait itu, “Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan,” katanya meyakinkan.
Paulus menambahkan, politik harus menjadi sarana untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu saja
Juga ia mengajak umat Islam mengaktualisasikan semangat profetik dalam kehidupan politik sebagai bagian dari upaya membangun demokrasi yang substantif dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Praktik politik transaksional yang berbiaya tinggi
Dikatakannya, praktik politik transaksional yang berbiaya tinggi, kampanye negatif dan kampanye hitam, menguatnya oligarki dan politik dinasti, serta rendahnya literasi dan moral politik masih menjadi pekerjaan rumah dalam penguatan demokrasi di Indonesia.
“Politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum ke arah yang lebih baik,” tegasnya.
Ulama jadi mitra strategis jaga nilai-nilai kebangsaan
Paulus berharap, ulama dan organisasi kemasyarakatan terus berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan serta mengingatkan apabila terjadi penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sementara itu, kongres tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, para pimpinan MUI provinsi, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam tingkat nasional serta perwakilan perguruan tinggi dan pesantren.
Adapun turut mendampingi Lodewijk, demikian Antara, yakni Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Heri Wiranto. (P-*/jr)
