PRIORITAS, 27/6/24 (Jakarta): Laporan terkini menyebutkan, nilai transaksi kripto di Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2024 menembus Rp260,9 triliun.
Berdasarkan data Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi Indonesia (Bappebti), angka itu melampaui total transaksi sepanjang 2023 sebesar Rp149,3 triliun.
Bahkan bukan cuma itu, Bappebti menjelaskan, perdagangan aset kripto di Indonesia mencatat angka yang signifikan Pada Mei 2024.
Sebab, tercatat transaksi kripto mencapai Rp49,82 triliun, mengalami lonjakan sebesar 506,83 persen dibandingkan dengan Mei 2023.
Minat masyarakat kian tinggi
Sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua Umum Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI), Yudhono Rawis, pertumbuhan transaksi kripto ini sangat positif. Menurutnya, hal ini mencerminkan minat yang semakin tinggi dari masyarakat terhadap investasi kripto di Indonesia, meskipun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi industri ini.
“Tantangan yang dihadapi pasar kripto global saat ini cukup kompleks. Situasi makroekonomi yang belum stabil, ditambah dengan sikap The Fed yang belum melunak terhadap kebijakan moneternya, memberikan tekanan pada pasar kripto,” ungkapnya, Kamis (27/6/24).
Selain itu, Yudho menambahkan, arus masuk ETF Bitcoin yang melemah dari investor institusi di Amerika Serikat (AS) juga mempengaruhi sentimen pasar. “Meskipun demikian, kami tetap optimis dengan pertumbuhan industri kripto di Indonesia, karena minat dan kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto terus meningkat”, katanya.
Penyesuaian data
Namun, jumlah investor kripto di Indonesia hingga Mei 2024 mengalami penurunan menjadi 19,75 juta pelanggan, dibandingkan dengan April 2024 yang mencapai 20,16 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian data setelah salah satu Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) berhenti beroperasi.
Di sisi lain, jumlah investor aktif yang bertransaksi pada Mei 2024 tercatat sebanyak 893.541, dengan penambahan jumlah investor sebesar 363.101 pada bulan tersebut.
Terkait jumlah investor, Yudho menjelaskan, proses penyesuaian ini penting untuk memastikan data yang akurat dan mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya. “Kami dari asosiasi telah mengikuti perkembangan terkini terkait rencana penutupan bisnis salah satu CPFAK di Indonesia. Kami menghormati keputusan perusahaan tersebut dalam merespon dinamika yang terjadi,” papar Yudho.
Yudho menegaskan, asosiasi akan terus mengawal proses penutupan bisnis salah satu CPFAK tersebut agar tetap mengutamakan keamanan dana nasabah. “Kami mendorong untuk menyelesaikan semua kewajibannya kepada para nasabah dengan transparan dan akuntabel,” tambah Yudho yang juga CEO Tokocrypto.
Industri kripto terus berkembang
Disebut Yudho, proses penutupan entitas CPFAK tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap perkembangan industri kripto di Indonesia. Potensi besar dan pertumbuhan dari sisi jumlah investor dan nilai transaksi masih terlihat jelas. Industri kripto di Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan berbagai kondisi pasar.
“Potensi pertumbuhan industri ini sangat besar, dengan semakin banyaknya inovasi teknologi blockchain dan minat yang tinggi dari masyarakat. Selain itu, regulasi yang lebih jelas dan dukungan dari pemerintah serta asosiasi terkait juga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan industri ini,” paparnya.
Diketahui, pengelolaan aset kripto akan dialihkan dari Bappebti ke OJK mulai Januari 2025. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Ke depan, diharapkan inovasi-inovasi baru dapat dihadirkan sehingga aset kripto dapat digunakan dan digemari oleh masyarakat secara luas. (P-INV/jr) — foto ilustrasi istimewa
