Tiga aspek krusial jadi tantangan Gubernur Anwar Hafid turunkan angka kemiskinan di Sulteng
Ilustrasi rumah sangat sederhana simbol kemiskinan di Sulawesi Tengah. (Ist.)PRIORITAS, 10/11/25 (Palu): Guru Besar Ekonomi Bisnis Universitas Tadulako (Untad) Palu, Prof. Moh. Ahlis Djirimu, Ph.D, menyoroti tiga masalah mendasar yang menjadi tantangan berat bagi Gubernur Anwar Hafid dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah. Hal ini disampaikan Prof. Ahlis kepada Beritaprioritas pada Senin (10/11/25) lewat pesan WhatsApp.
Menurut Ahlis, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya membutuhkan strategi yang berpihak pada rakyat, tetapi juga penanganan serius pada tiga aspek krusial.
Pertama, terkait validasi data riil yang akurat, Prof. Ahlis menekankan bahwa Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) saat ini perlu diverifikasi dan divalidasi ulang secara cermat.
Menurutnya, data tersebut sangat vital untuk menentukan sasaran program yang tepat. Ditambahkannya, verifikasi oleh tim independen memang penting, namun akan lebih efektif jika data tersebut dirinci secara detail. Rincian yang dimaksud mencakup aspek spasial (per Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa) dan inklusif (perempuan miskin, difabel, petani, nelayan, dan lansia).
Aspek kedua, Prof Ahlis mengkritik bahwa berdasarkan pengalamannya, banyak program yang dilabeli “pengentasan kemiskinan” di OPD justru didominasi oleh pos belanja yang tidak produktif, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat.
Ia mengusulkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan program, termasuk “9 Program BERANI” Gubernur Sulteng, mengikuti sebelas tahapan teknis dengan quality control yang ketat, mulai dari survei lapangan hingga evaluasi dan umpan balik.
Ketiga, tentang optimalisasi koordinasi tim TKPKD. Selama inikata Ahlis, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) hanya menghasilkan laporan tahunan tanpa tindak lanjut yang konkret. Ahlis menyarankan agar rapat TKPKD menjadi wadah untuk menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang lebih rinci dan inklusif.
Ia juga menyoroti peran Bappeda yang seharusnya menjadi “pemimpin orkestra” dalam mengoordinasikan OPD untuk menanggulangi kemiskinan secara lintas program dan wilayah. Sinergi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), jurnalis, DPRD, dan akademisi juga dinilai sangat penting.
Prof. Ahlis Djirimu menyampakan tanggapan tersebut sebagai rerspons atas pernyataan Gubernur Sulteng Anwar Hafid yang menyampaikan strateginya untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya adalah dengan mendahulukan kepentingan rakyat, seperti dimuat di Beritaprioritas edisi Minggu (9/11/25). (P-Elkana Lengkong)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
No Comments