Terungkap! Ada 15 ribu penerima bansos di Jakarta terlibat judol

Khalied Malvino
27 Jul 2025 17:37

2 minutes reading

Ilustrasi aktivitas perjudian online menggunakan ponsel pintar, lengkap dengan elemen visual khas kasino seperti chip, kartu remi, dan dadu, yang merepresentasikan tren digitalisasi permainan judi konvensional ke dalam platform daring. (iStockphoto)

PRIORITAS, 27/7/25 (Jakarta): Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap adanya 15.033 penerima bantuan sosial (bansos) di ibu kota yang tercatat sebagai pemain judi online selama tahun 2024.

Menindaklanjuti data tersebut, ia sudah menginstruksikan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta untuk menelusuri lebih jauh.

“Jadi saya sudah meminta Kepala Dinas Kominfo untuk mendalami. Karena bagaimanapun kan ini baru ditemukan, dan ini memang permintaan Pemerintah Jakarta kepada PPATK,” kata Pramono di Jakarta, Minggu (27/7/25).

Ia menegaskan, judi online adalah persoalan serius yang harus ditindak tegas. Sistem verifikasi penerima bantuan sosial pun menurutnya perlu diperbaiki agar tidak disalahgunakan.

“Artinya memang harus dilakukan perbaikan untuk itu. Dan kalau saya, sebenarnya untuk urusan judol ini kita keras aja. Tutup aja semuanya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menyampaikan, sepanjang tahun 2024, ada 602.419 warga Jakarta yang terdeteksi bermain judi online. Total transaksi mencapai 17,5 juta kali dengan nilai mencapai Rp 3,12 triliun.

“Di DKI Jakarta saja, 600.000 lebih pemain judi online. Angkanya itu untuk deposit saja lebih dari Rp 3 triliun,” ujar Ivan saat acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemprov Jakarta dan LPSK pada Rabu (23/7/25).

Dari ratusan ribu pemain tersebut, 15.033 orang tercatat sebagai penerima bansos. Mereka terlibat dalam sekitar 397.000 transaksi dengan nilai mencapai Rp 67 miliar. Seluruh data diperoleh dari pelacakan rekening dan laporan transaksi mencurigakan.

“Judi online ini bukan lagi cuma perilaku menyimpang di dunia maya, tapi sudah jadi ancaman nyata,” lanjut Ivan.

Seperti dikutip Beritaprioritas dari KOMPAS.com, PPATK telah menyerahkan data tersebut ke Pemprov Jakarta sebagai bahan evaluasi kebijakan sosial ke depan. (P-Khalied M)