PRIORITAS, 11/19/24 (Jakarta): Calon Pimpinan (Capim) KPK Johanis Tanak mengusulkan agar Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK dihentikan karena dianggap tidak sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menurutnya, istilah OTT kurang tepat karena operasi merujuk pada tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Sementara itu, berdasarkan KUHAP, tangkap tangan merupakan tindakan hukum di mana pelaku langsung ditetapkan sebagai tersangka di tempat kejadian.
“Kalau ada satu perencanaan, operasi itu terencana, peristiwa yang terjadi suatu ketika itu tertangkap, ini suatu tumpang tindih yang tidak tepat,” ucap Johanis saat uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK yang digelar Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (11/19/24) seperti dikutip dari Antara.
Tanak tolak OTT KPK
Johanis, selaku Wakil Ketua KPK periode ini, dia pun mengaku sudah menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kegiatan OTT.
Namun, kata dia, mayoritas di KPK mengatakan OTT merupakan sebuah tradisi.
“Tapi seandainya saya bisa jadi (Pimpinan KPK), mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup, close, karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP,” ucap Johanis.
Saat mengusulkan penghapusan OTT, Johanis mendapat tepuk tangan dari peserta rapat di Komisi III DPR RI.
Harus patuh UU, bukan logika
Ia berpendapat, KPK seharusnya berpegang pada ketentuan yang diatur oleh undang-undang, bukan hanya mengandalkan logika semata.
Komisi III DPR RI melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan bagi enam calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/11/24), yang merupakan hari kedua proses tersebut.
Enam calon pimpinan KPK yang mengikuti uji kelayakan secara bergiliran meliputi Ida Budhiati (mantan anggota DKPP), Ibnu Basuki Widodo (hakim), Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK), Djoko Poerwanto (perwira tinggi Polri), Ahmad Alamsyah Saragih (mantan anggota Ombudsman), dan Agus Joko Pramono (mantan Wakil Ketua BPK).
