PRIORITAS, 3/5/24 (Jakarta) : Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah kini tidak mudah dikelabui para pengusaha. Konteks pembicaraan Bahlil adalah soal permintaan pemerintah kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun smelter di Indonesia. Bahlil menyebut awalnya Freeport tidak ikhlas melakukan ini.
Bahlil menyebut selama puluhan tahun Freeport terus mengekspor bahan mentah konsentrat tembaga tanpa diolah di dalam negeri. Padahal di dalam konsentrat tersebut juga mengandung emas hingga lithium.
Oleh karena itu, pemerintah menugaskan Freeport membangun smelter di Indonesia untuk tujuan hilirisasi. Smelter tersebut akhirnya dibangun di Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi US$ 3 miliar.
“Nah soalnya satu waktu kemarin, kita bilang kita beli, kamu harus bangun smelter di Indonesia, saya ngotot. Kenapa? Karena yang kita jual kan jangan hanya hitung tembaganya saja, ada emasnya. Akhirnya kita paksain bangun smelter US$ 3 miliar di Gresik, sekarang jadi bulan Mei,” kata Bahlil saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, disiarkan secara virtual di YouTube Kementerian Investasi/BKPM, Kamis (2/5/2024).
Sebanyak 3 juta konsentrat tembaga yang dikirim dari Timika ke Gresik bisa menghasilkan 400 ribu ton tembaga katoda 400 ribu ton dan 60 ton emas. Bahlil menyebut saat ini Freeport tak bisa lagi mengelabui pemerintah.
“Dari 3 juta konsentrat yang dibawa dari Timika ke Gresik itu menghasilkan 400 ribu ton katoda tembaga, 60 ton emas. Jadi sekarang Freeport tidak bisa lagi tipu-tipu kita karena semua sudah dibangun di Gresik,” pungkasnya.
Ia pun menjelaskan bahwa pemerintah kini tidak mudah dikelabui para pengusaha. Pasalnya jajaran menteri ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisi oleh para pengusaha.
Dengan latar belakang pengusaha, Bahlil menyebut para Menteri Jokowi dapat mengetahui trik yang digunakan untuk mengelabui pemerintah. Ia memberi contoh menteri yang berlatar belakang pengusaha, seperti Menteri BUMN Erick Thohir hingga dirinya sendiri.
“Menteri ekonomi zaman Jokowi, zaman sekarang itu semua pemain, pengusaha semua. Pak Erick Menteri BUMN, pengusaha. Airlangga (Menko Perekonomian), pengusaha. Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian pengusaha. Saya pengusaha,” kata Bahlil.
“Baru mau tipu, saya sudah tahu. Orang Papua bilang, adik, kau baru mau tulis kakak sudah baca, itu kira-kira. Jadi nggak bisa lagi pemerintah sekarang mau dikibulin oleh pengusaha, nggak ada,” sambungnya.
Konteks pembicaraan Bahlil adalah soal permintaan pemerintah kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun smelter di Indonesia. Bahlil menyebut awalnya Freeport tidak ikhlas melakukan ini. “Apakah Freeport pingin ikhlas membangun? Oh tidak,” sebutnya dikutip Detikcom.
Saham RI Jadi 61%
Sisi lain, Bahlil memastikan perpanjangan kontrak untuk PT Freeport Indonesia hingga 2061. Selain itu, Indonesia juga akan menambah saham 10% sehingga menjadi 61%. Izin usaha Freeport akan habis pada 2041. Namun, menurutnya pemerintah akan memperpanjang kontrak Freeport sampai 2061, seiring dengan penambahan saham 10% modal saham menjadi 61%.
Bahlil berharap, dengan penambahan saham tersebut mendorong bertambahnya lapangan kerja baru. “Ini tujuan pasal 33. Kalau tembaganya ada kita bangun pabrik mobil, jadi kita bangun ekosistemnya semua di Indonesia. Ke depan itu green energi,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Kamis (2/5/2024).
“Kita lakukan ini untuk apa? Supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan bisnis. Kalau hilirisasi ini kita bangun di daerah-daerah bisa menciptakan peluang. Investasi itu seperti kereta api, ada lokomotif ada gerbong,” sambung Bahlil.
Bahlil bercerita, hingga 2018 lalu saham Freeport yang dimiliki Indonesia hanya 9,36% sebelum akhirnya menjadi 51,23% pasca divestasi saham pada September 2018. Lalu, melalui PT Inalum (Persero) yang membayar sebagian saham Freeport sebesar US$ 3,85 miliar atau hampir Rp 60 triliun.
Saat ini saham Freeport mayoritas dimiliki oleh Indonesia dengan nilai valuasi mencapai Rp 300 triliun. “2018 Pak Jokowi mengatakan akan mengambil sebagian saham-saham yang dikelola asing, dan itu kekayaan milik Indonesia baik minyak maupun Freeport. Kita (pemerintah Indonesia) beli hampir US$ 4 miliar, dan dari pendapatan itu sekarang dividen 2024 sudah hampir lunas dengan pendapatan itu. Artinya Pak Jokowi membuat kebijakan membeli tidak sia-sia, sekarang nilai valuasi PT Freeport mencapai US$ 20 miliar, Rp 300 triliun,” paparnya. (P-DTK/wl)
