Prabowo menyampaikan pesan itu dalam pidatonya pada acara puncak Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/25).
Dalam sambutannya, Prabowo terlebih dahulu menyoroti masalah distribusi pangan. Ia menilai rantai distribusi saat ini terlalu panjang karena melibatkan puluhan ribu distributor. Menurutnya, kebijakan pemangkasan jalur distribusi memang menimbulkan rasa dirugikan bagi sebagian pihak.
Prabowo turut menyoroti praktik nepotisme dalam penunjukan distributor pupuk di daerah. Ia mencontohkan adanya kepala daerah yang membagikan kuota kepada kerabat maupun tim sukses politiknya.
“Bupati menunjuk ponakan, sepupu, atau orang-orang yang pernah mendukungnya. Lalu ketika menyalurkan pupuk, mereka pilih-pilih desa berdasarkan suara pemilu. Desa yang tidak mendukung dikurangi jatahnya, yang mendukung malah ditambah. Ini praktik yang keliru,” tegasnya.
Prabowo mengungkapkan, ada kader Gerindra yang berusaha mencari keuntungan dari kebijakannya terkait pemangkasan rantai distribusi. Ia menyebut kader itu mendatangi Kementerian Pertanian dan meminta agar distributor lama digantikan oleh orang-orang Gerindra.
“Waktu saya perintahkan potong 27 ribu distributor itu, ada yang kecewa. Bahkan ada kader kita yang pintar, dia datang ke Kementerian Pertanian, lalu bilang ‘Kalau bisa gantinya orang Gerindra saja’. Saya tegaskan, tidak ada itu. Dari Papua sampai ujung barat, tidak boleh,” ungkap Prabowo.
Prabowo menegaskan, pemerintah tidak boleh membedakan rakyat berdasarkan pilihan politik mereka. Ia menolak penggunaan distribusi pangan sebagai alat untuk kepentingan partai.
“Itu hak rakyat, mau petani pilih PKS, Demokrat, atau siapa pun, tidak ada urusannya. Politik ada di bilik suara. Hak-hak warga negara tidak boleh dikaitkan dengan pilihan politik,” ujarnya, dikutip dari Beritasatu.com.
Prabowo mengakhiri dengan memberikan peringatan tegas kepada kader Gerindra agar tidak berusaha mendekati para menteri demi kepentingan pribadi.
No Comments