PRIORITAS, 2/3/25 (Istanbul): Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza akan berkobar lagi, setelah gencatan senjata Tahap I berakhir. Israel sudah setuju adanya gencatan senjata sementara selama bulan Ramadan bulan Maret ini hingga Paskah pada 9 April 2025, namun militan Hamas menolaknya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kepada Israel dan Hamas agar menahan diri menyusul berakhirnya masa kesepakatan gencatan senjata tahap pertama. “Pentingnya mencegah peperangan kembali pecah karena dapat menimbulkan konsekuensi mengerikan,” kata Sekjen PBB dalam pernyataan yang disampaikan juru bicaranya, seperti dikutip Beritaprioritas.com dari Antara, hari Minggu (2/3/25).
Tahap pertama gencatan senjata di Jalur Gaza dimulai 19 Januari lalu dan berakhir 1 Maret 2025. Sementara gencatan senjata Tahap II masih dalam proses perundingan di Mesir dengan mediasi Amerika Serikat serta Qatar. Namun kabarnya masih tersendat, karena delegasi Israel sudah pulang kembali ke negaranya.
Kelompok Hamas menuding, Israel sendiri yang belum memulai negosiasi untuk pelaksanaan tahap II gencatan senjata di Gaza. “Hamas sepenuhnya siap memulai pembicaraan untuk tahap kesepakatan gencatan senjata selanjutnya”, kata Juru Bicara Hamas Hazem Qassem kepada Anadolu.
Ia menegaskan pihaknya tetap berkomitmen terhadap implementasi semua tahap kesepakatan gencatan senjata. Menurut Qassem, upaya Israel menuntut konsesi politik atau mendorong perubahan kesepakatan tidak akan berhasil.
Kekhawatiran PBB bakal pecah perang baru di Jalur Gaza cukup beralasan, karena sebenarnya dengan berakhirnya gencatan senjata Tahap I tersebut, Israel bisa saja melanjutkan perang di Jalur gaza.
Itulah sebabnya Sekjen PBB terus mendorong semua pihak agar berupaya mencapai gencatan senjata tahap selanjutnya, seraya menegaskan bahwa gencatan senjata permanen dan pembebasan seluruh sandera adalah penting bagi mencegah eskalasi perang. “Sekretaris Jenderal terus mendorong pembebasan seluruh sandera secara bermartabat sesegera mungkin dan tanpa syarat,” kata Sekjen PBB.
Sekjen PBB juga menyoroti pentingnya memastikan bantuan kemanusiaan dan keselamatan rakyat sipil, pekerja kemanusiaan, dan orang-orang lainnya yang harus dilindungi. “Supaya segera dilakukan deeskalasi ketegangan di Tepi Barat yang diduduki Israel. PBB siap mendukung seluruh upaya tersebut,” sebut pernyataan PBB.
Gencatan Senjata Sementara
Pemerintah Israel sebenarnya telah menyetujui adanya gencatan senjata sementara di Jalur Gaza selama bulan Ramadhan, untuk memberi kesempatan kepada umat muslim menjalankan puasa. Gencatan senjata ini juga berlaku hingga masa Paskah bagi umat Kristen.
Pernyataan ini diumumkan Israel, beberapa menit setelah berakhirnya 42 hari tahap I gencatan senjata di Gaza. Ramadan di Timur Tengah termasuk jalur Gaza dimulai pada Jumat malam 28 Februari 2025, berlangsung hingga 29 Maret 2025. Sedangkan masa pra Paskah hingga Paskah dimulai 5 Maret berakhir pada 19 April 2025.
Gencatan senjata sementara ini adalah usulan Amerika Serikat (AS) yang disampaikan utusan khusus Steve Witkoff. Witkoff bertemu PM Israel Benjamin Netayahu untuk memperpanjang gencatan senjata sebelumnya dengan Hamas, di mana semua sandera berpotensi dibebaskan.
Namun ada kemungkinan usulan ini ditolak Hamas. Militan ini sebelumnya berkali-kali menyatakan tidak setuju adanya perpanjangan gencatan senjata Tahap I. Hamas cenderung ingin segera masuk ke Tahap II dengan berbagai konsekwensi yang dinilai lebih menguntungkan mereka.
Perang di Jalur Gaza pecah setelah militan Hamas dan kelompoknya menyerang wilayah Israel Selatan 7 Oktober 2023 lalu, dengan menewaskan 1200 warga Israel dan 251 lainnya diculik.
Israel kemudian membalas dengan menyerang Jalur Gaza selama hampir setahun sehingga menewaskan 48.360 warga Palestina termasuk puluhan ribu militan Hamas dan lebih dari 110 ribu luka-luka. Bahkan lebih dari 90 persen dari ribuan bangunan di Gaza hancur. (P-Jeffry W)
