PRIORITAS, 5/7/25 (Karimun): Sebanyak 940 tenaga honorer di lingkungan Pemkab Karimun masih belum jelas nasibnya. Hal ini menyusul pengumuman kelulusan P3K tahap dua oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), di mana hanya 247 orang yang dinyatakan lulus dari 697 peserta, ditambah 65 orang lulus optimalisasi tahap satu, sehingga total lulus 312 orang.
Sementara sisanya, termasuk honorer insentif dengan status R3 dan R4, belum memiliki tempat penempatan oleh BKN. Kondisi ini diperparah dengan anggaran gaji yang hanya tersedia hingga Juni 2025.
Pj Sekda Karimun, Djunaidy, Kamis (3/7/25), mengatakan Pemkab Karimun tidak bisa memutuskan sendiri terkait keberlanjutan para honorer ini.
“Masalah ini sudah dibahas dari pagi sampai sore bersama Pak Bupati. Namun keputusan tetap harus menunggu arahan lebih lanjut, termasuk koordinasi dengan BKN dan Kemen PAN-RB,” ujar Djunaidy.
Ia juga menegaskan, keterbatasan APBD membuat Pemkab Karimun belum dapat menganggarkan gaji honorer untuk bulan selanjutnya.
“Masalah honorer ini bukan hanya di Karimun, tapi di seluruh Indonesia. Kami tidak bisa ambil keputusan sepihak tanpa koordinasi dengan pusat,” jelasnya. (P-Jeff K)
