PRIORITAS, 10/7/25 (Jakarta): Kriteria penilaian baru untuk Penghargaan Adipura, tidak hanya fokus pada pengelolaan tapi juga anggaran dan sumber daya masyarakat untuk menekan timbunan sampah.
Menurut Sekretaris Utama (Sestama) KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Rosa Vivien Ratnawati dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (10/7/25),pihaknya menyusun kriteria penilaian baru untuk Adipura, tidak hanya untuk kota bersih tapi juga yang memiliki kebijakan dan fasilitas berpihak pada lingkungan.
“Kita mengeluarkan kriteria penilaian baru Adipura, yaitu ada 3 dimensi mendasar pada Adipura. Yaitu sistem pengelolaan sampah dan kebersihannya, ini nilainya 50 persen, kemudian anggaran dan kebijakan daerah itu adalah 20 persen, dan kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung adalah 30 persen,” jelasnya.
Dijelskannya, perubahan penilaian itu sesuai dengan konsep baru dari Adipura, yang sudah diberikan kepada kabupaten/kota yang dinilai berhasil mengelola lingkungan dan kebersihan, yaitu menitikberatkan pengurangan sampah di sumber, adanya penguatan peran masyarakat serta penerapan pemilahan dan daur ulang yang progresif.
Pihaknya juga akan menilai apakah kabupaten/kota tersebut masih melakukan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir (TPA) yang melakukan open dumping atau menumpuk sampah secara terbuka tanpa pengelolaan.
“Sanitary landfill itu harus. Tapi dikasih sekarang agak longgar sedikit, controlled landfill. Artinya yang TPA open dumping sama sekali tidak dihitung,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Sebagaimana hasil penilaian, kabupaten/kota diklasifikasikan dalam empat predikat, yakni Adipura Kencana untuk kinerja terbaik, Adipura untuk capaian tinggi, Sertifikat Adipura bagi pemenuhan kriteria dasar, serta Predikat Kota Kotor sebagai peringatan bagi daerah dengan kinerja terendah.
Untuk sosialisasi akan dimulai di 38 Provinsi dan 514 kabupaten/kota yang dilanjutkan tahap pembinaan. Pengumuman Penghargaan Adipura 2025 rencananya akan dilakukan pada Februari 2026. (P-*r/Armin M)
Â
