PRIORITAS, 4/8/25 (Jakarta): Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyayangkan beras oplosan yang melibatkan Food Station terlanjur beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat.
“Kalau bisa ditarik (beras oplosannya) saya minta untuk ditarik. Tapi, ini kan persoalannya mungkin sudah dikonsumsi,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (4/8/25).
Pernyataan ini disampaikan menyusul pengungkapan kasus dugaan pengoplosan beras yang dilakukan salah satu BUMD DKI, yakni Food Station. Sejumlah pejabat perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.
Menanggapi hal itu, Pramono menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan di lingkungan BUMD. Ia berharap kejadian ini menjadi titik balik untuk perbaikan tata kelola perusahaan daerah.
Ingatkan direksi BUMD
Selain itu, Pramono mengingatkan jajaran direksi seluruh BUMD DKI agar mengedepankan prinsip profesionalisme dan integritas dalam pengelolaan layanan publik.
“BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Maka, akuntabilitas dan integritas harus menjadi fondasi utama,” lanjutnya, seperti dikutip Beritaprioritas dari Antara.
Meski kasus hukum sedang berjalan, Pemprov DKI Jakarta memastikan layanan distribusi pangan tetap berlangsung seperti biasa. Pemerintah daerah mengklaim distribusi logistik melalui Food Station tidak terganggu.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim, menegaskan bahwa pihaknya memprioritaskan kelancaran distribusi pangan di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
“Asprekeu (Asisten Perekonomian dan Keuangan Jakarta), kepala BUMD sedang intens melakukan pendistribusian bahan makanan yang menjadi tanggung jawab Food Station agar tidak terganggu,” jelas Chico.
Lebih lanjut, Pemprov DKI juga menyatakan mendukung penuh langkah hukum yang sedang dilakukan oleh Bareskrim Polri dalam menyelidiki kasus ini. (P-Khalied M)
