PRIORITAS, 2/5/25 (Jakarta): Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menarik perhatian publik dengan sejumlah kebijakan kontroversial.
Alih-alih mengatasi masalah sosial dengan solusi yang konstruktif, kebijakan populisnya justru dinilai problematik, tidak beretika, dan lebih fokus pada pencitraan.
Berikut tujuh isu yang mencuat selama masa kepemimpinannya:
- Gugatan Cerai dengan Anne Ratna Mustika
Perceraian Dedi Mulyadi dengan Anne Ratna Mustika pada 2022 menjadi perbincangan hangat. Gugatan tersebut dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Purwakarta, Asep Kustiwa, dan terdaftar dengan nomor register 1662/Pdt.G/2022/PA.Pwk pada 19 September 2022. Pernikahan yang berlangsung selama 10 tahun itu resmi berakhir pada 22 Februari 2023.
- Tudingan Musyrik
Selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Dedi kerap dikaitkan dengan isu klenik atau musyrik karena ia diketahui merupakan seorang Muslim. Beberapa kali ia terlihat menjalankan ritual yang diduga berhubungan dengan praktik mistik. Meski begitu, tudingan ini tidak dapat dibuktikan secara pasti, dan warga Purwakarta memilih untuk memaklumi hal tersebut.
- Kebijakan Jam Malam untuk Pelajar
Pada 2013, Dedi Mulyadi menerapkan kebijakan jam malam bagi pelajar di Purwakarta. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan positif, yaitu mengarahkan para pelajar untuk melakukan kegiatan agama seperti mengaji pada malam hari. Namun, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menilai langkah ini kurang efektif, tetapi Dedi tetap konsisten menjalankannya.
- Sindiran terhadap Kenaikan Harga Beras
Dedi Mulyadi juga pernah mencuri perhatian lewat video dengan membahas kenaikan harga beras. Dalam video tersebut, Dedi menyindir masyarakat yang ribut soal kenaikan harga beras namun diam terhadap kenaikan harga barang lain seperti skincare dan telepon seluler.
“Harga beras naik, ribut, dunia serasa mau kiamat. Tapi harga skincare naik yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan, pada diem aja. Harga handphone naik, diem aja. Harga rokok naik, diem aja,” katanya saat itu.
- Pindah Partai Tanpa Pamitan
Pada Mei 2023, Dedi Mulyadi memutuskan untuk hengkang dari Partai Golkar dan bergabung dengan Partai Gerindra. Keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap tidak etis oleh beberapa pihak. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Tubagus Ace Hasan Syadzily, menilai, pengunduran diri Dedi Mulyadi tak etis jika dilakukan tanpa menghadap Ketua Umum Airlangga Hartarto terlebih dahulu.
- Mengirim Siswa ke Militer
Gubernur Dedi Mulyadi mengirim siswa yang terlibat kenakalan remaja ke barak militer untuk mengikuti program pembinaan karakter. Sebanyak 69 siswa terlibat kenakalan mengikuti program pembinaan di barak militer.
- Larangan Wisuda dari TK hingga SMA
Dedi Mulyadi melarang keras penyelenggaraan wisuda berbayar untuk jenjang pendidikan di Jawa Barat, mulai Taman Kanak-kanak hingga SMA. Ia beralasan, kegiatan tersebut membebani orang tua dan tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi siswa. “Lebih baik uangnya digunakan untuk biaya kuliah,” ujarnya. Kebijakan ini menuai pro dan kontra; beberapa pihak mendukung, namun banyak siswa dan orang tua yang merasa keberatan.
Kontroversi-kontroversi ini menunjukkan Dedi Mulyadi adalah sosok yang tidak takut untuk mengambil keputusan, meskipun sering menuai pro dan kontra. Seiring berjalannya waktu, publik akan terus mengamati langkah-langkahnya dalam memimpin Jawa Barat. (P-*r/Zamir A)
