Hari Mangrove Sedunia 2026: Menteri KP tegaskan rehabilitasi tidak boleh berhenti di penanaman
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (keempat kiri), Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat (ketiga kanan), Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki (kedua kiri), dan Gubernur Bali Wayan Koster (kanan) saat peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di Ekowisata Mangrove Batu Lumbang, kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Minggu (26/7/2026). (Courtesy: Antara)PRIORITAS, 26/7/26 (Denpasar): Memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026, Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP), Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan, rehabilitasi mangrove tidak boleh berhenti pada kegiatan penanaman semata. Rehabilitasi juga harus memulihkan fungsi ekologis ekosistem pesisir dan mampu menopang ketahanan pangan, serta ekonomi masyarakat pesisir.
Wahyu Trenggono mengatakan hal itu saat menghadiri acara puncak Hari Mangrove Sedunia 2026 di Ekowisata Mangrove Batu Lumbang, kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Minggu (26/7/26). Ia menyatakan, mangrove memiliki peran strategis sebagai pelindung wilayah pesisir, habitat pembesaran berbagai biota laut, penyerap karbon biru, serta penopang mata pencaharian masyarakat pesisir.
Menurut Menteri KP, meningkatnya populasi dunia yang diperkirakan mendekati 10 miliar jiwa pada 2050, termasuk sekitar 320 juta penduduk Indonesia, akan meningkatkan kebutuhan pangan dan protein sehingga Indonesia memiliki posisi penting sebagai salah satu produsen perikanan dunia.
Namun, kata Trenggono, potensi tersebut menghadapi ancaman serius. Dikatakannya, dalam tiga dekade terakhir, Indonesia kehilangan sekitar 40 persen kawasan mangrove dengan laju kerusakan mencapai sekitar 52 ribu hektare per tahun. Selain itu, sekitar 19,2 persen mangrove nasional berada dalam kondisi kritis.
“Rehabilitasi mangrove tidak boleh berhenti pada kegiatan penanaman semata, tetapi harus dilakukan berbasis kesesuaian ekologis agar fungsi ekosistem benar-benar pulih,” kata Trenggono, seperti dilansir dari Antara.
Kebijakan ekonomi biru
Menteri KP Wahyu Trenggono menjelaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan kebijakan ekonomi biru melalui lima aspek utama.
Kelimanya adalah perluasan kawasan konservasi laut hingga target 97,5 juta hektare pada 2045, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan, penguatan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik di laut melalui partisipasi masyarakat.
Disebutkan, KKP juga menetapkan enam program prioritas sektor kelautan dan perikanan periode 2025-2029.
Salah satunya revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa yang mengintegrasikan restorasi mangrove dengan pengembangan kawasan budidaya perikanan.
Diterangkan, program tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 800 ribu ton produksi per tahun dengan nilai ekonomi mencapai Rp20 triliun serta menciptakan sekitar 83 ribu lapangan kerja.
Wahyu Trenggono menegaskan keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak hanya diukur dari banyaknya pohon yang ditanam, melainkan dari pulihnya fungsi ekologis dan meningkatnya manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Ia juga menekankan keberhasilan pelestarian mangrove membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui kebijakan terpadu, pemanfaatan ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan pendanaan, pengawasan, dan edukasi.
Mengakhiri sambutannya dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026, Trenggono mengajak seluruh pihak memperkuat komitmen bersama menjaga dan mengelola ekosistem mangrove demi mewujudkan pesisir yang tangguh, laut yang produktif, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. (P-Ant/ht)
