Perdana Menteri Perancis digulingkan gara-gara utang

PRIORITAS, 9/9/25 (Paris):  Perancis dilanda krisis pemerintahan setelah Perdana Menteri (PM) François Bayrou (74 tahun), yang baru menjabat selama sembilan bulan digulingkan dalam mosi tidak percaya di parlemen.

Kekalahan ini membuat Presiden Emmanuel Macron akan dipaksa mencari perdana menteri kelima dalam 12 bulan ini. Demikian seperti dikutip Beritaprioritas.com dari The Independent, hari Selasa (9/9/25).

Read Also

Pengunduran diri Rahayu Saraswati bikin Gerindra buka jalur PAW resmi

11 Sep 2025

Parlemen Perancis dalam sidang terbaru telah memberikan suara 364 (setuju) berbanding 194 (menolak), untuk menjatuhkan pemerintah PM Bayrou gara-gara utang nasional yang membengkak.

Hal ini menjerumuskan Perancis sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di Eropa ke dalam krisis, setelah perdana menterinya digulingkan.

Perancis menjadi negara dengan tingkat pengeluaran tertinggi di Eropa. Tahun lalu, belanja publik mencapai 57 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara itu, untuk membiayai layanan kesehatan dan kesejahteraan, termasuk dana pensiun dan tunjangan pengangguran yang besar.

Read Also

Catat rekor, di akhir pekan IHSG ditutup tembus 7.670

31 Aug 2024

Hal ini menyebabkan defisit yang besar dan meningkatnya utang nasional, yang mencapai €3,35 triliun (£2,9 triliun) pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2025, setara dengan hampir 114 persen dari PDB-nya.

Sebagai perbandingan, utang Inggris mencapai £2,9 triliun, namun hanya mewakili hampir 96 persen dari PDB.

PM kedua yang digulingkan

Bayrou menjadi Perdana Menteri Perancis kedua dalam dua tahun berturut-turut, yang digulingkan parlemen sejak tahun 1962.

Bayrou menjadi PM Perancis pada akhir Desember 2024 lalu, menggantikan PM Michel Barnier, yang juga digulingkan dalam waktu singkat setelah kalah dalam mosi tidak percaya di parlemen.

Macron sendiri telah mengindikasikan ingin menghindari pemilihan parlemen lainnya, dan pada hari Senin kantornya mengatakan ia akan menunjuk perdana menteri baru dalam beberapa hari mendatang.

Tugas paling mendesak pemerintahan Perdana Menteri berikutnya adalah mengesahkan anggaran, tantangan sama yang dihadapi Bayrou saat menjabat. Mendapatkan dukungan dari parlemen yang terpecah belah, juga akan sama sulitnya.

Sebelumnya Bayrou berharap akan dapat menggalang dukungan untuk rencana penghematan senilai €44 miliar (£38 miliar) untuk tahun 2026.

Namun, pihak oposisi menganggap pemungutan suara hari Senin sebagai referendum, sudah menentukan nasib akhir Bayrou sebagai perdana menteri.

Sempat minta dukungan

Bayrou, sekutu dekat Presiden Macron dan seorang politisi dengan pengalaman puluhan tahun, sempat memohon kepada Majelis Nasional beberapa saat sebelum pemungutan suara, untuk mendukung anggaran belanja negaranya, dengan mengatakan utang Perancis telah menenggelamkan.

“Anda punya kekuatan untuk menjatuhkan pemerintah, tapi Anda tidak punya kekuatan untuk menghapus realitas,” katanya.

Ia menyebut realitas akan tetap tak tertahankan karena pengeluaran akan terus meningkat dan beban utang akan semakin berat dan mahal.

Meski begitu, mayoritas anggota parlemen tidak yakin ia mampu menangani utang negara yang terus membengkak. Mereka akhirnya mengajukan mosi tidak percaya, untuk menggulingkannya.

Macron telah menanggung kesalahan atas krisis politik Perancis, setelah ia mengadakan pemilihan umum dadakan tahun lalu yang mengakibatkan parlemen menemui jalan buntu.

Tidak ada satu partai pun yang memperoleh mayoritas. Hal ini menempatkan kelompok sayap kanan dalam posisi penting untuk memengaruhi stabilitas pemerintah.

Tidak ada mayoritas

Presiden Macron kini dapat mencalonkan seorang politisi dari kelompok penguasa minoritas sentrisnya sendiri atau dari kalangan konservatif sebagai perdana menteri berikutnya. Tetapi itu berarti memperkuat strategi yang telah gagal menghasilkan aliansi stabil.

Ia dapat berbelok ke kiri dan mencalonkan seorang sosialis moderat, atau memilih seorang teknokrat.

Tidak ada skenario yang mungkin akan memberikan pemerintahan berikutnya mayoritas parlemen.

“Kebutuhan untuk membentuk pemerintahan baru tidak dapat dihindari dan akan mengakibatkan pelemahan rencana pengurangan defisit”, ujar Menteri Keuangan, Eric Lombard.

Ketua Partai Sosialis Perancis, Boris Vallaud, mengatakan partainya siap memerintah jika Macron meminta mereka melakukannya. “Kami siap jika dia datang mencari kami,” ujarnya.

Pada 4 Desember 2024 lalu, PM Michel Barnier yang didukung Presiden Macron, juga digulingkan dan membubarkan pemerintahannya,  gara-gara hutang negara membengkak akibat defisit anggaran.(P-Jeffry W)