PRIORITAS, 11/7/25 (Jakarta): Kementerian Sosial (Kemensos) menerima temuan data dugaan penyalahgunaan bantuan sosial dari PPATK. Laporan ini mengungkap ribuan rekening penerima bansos terhubung dengan transaksi judi online (judol).
PPATK menemukan indikasi transaksi mencurigakan dalam ratusan ribu rekening penerima bantuan. Mereka menyebut data tersebut berasal dari hasil penyandingan dengan sistem bank milik pemerintah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR meminta Kemensos segera mencabut rekening yang bermasalah. Ia menilai penerima bantuan tidak pantas jika mampu berjudi.
“Kalau dari Komisi VIII sendiri kita berharap rekening-rekening ini tidak ada bansos lagi,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko, dikutip dari Beritasatu.com, Jumat (11/7/25).
Singgih menegaskan, rekening itu harus diverifikasi ulang oleh Kemensos. Jika terbukti, penerima yang bermain judi dianggap tidak berhak menerima bantuan pemerintah.
Angka bisa bertambah
Singgih menuturkan, data yang ditemukan berasal dari satu bank BUMN. PPATK menduga angka itu bisa bertambah karena pemeriksaan masih berlangsung.
“Bisa bertambah nanti,” ujar Singgih, menanggapi potensi temuan baru dari lembaga intelijen keuangan itu.
Ia juga mendorong verifikasi menyeluruh agar penerima bantuan tepat sasaran. Ia khawatir data tersebut telah disalahgunakan oleh pihak tertentu.
Kemensos sebelumnya menyandingkan data penerima bansos dengan hasil analisis PPATK. Dari situ ditemukan sekitar 571 ribu penerima bansos yang diduga terlibat aktivitas judi online.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan temuan ini mengungkap potensi kerugian negara. Total transaksi yang terlacak mencapai ratusan miliar rupiah. (P-Khalied Malvino)
