PRIORITAS, 5/7/25; (Jakarta): Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Langkah ini dilakukan setelah Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng PPATK untuk menertibkan data penerima, menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto.
Data rekening yang diblokir menyimpan total saldo lebih dari Rp 2 triliun. Temuan ini sekaligus membuka dugaan penyalahgunaan dana negara yang selama ini ditujukan untuk masyarakat miskin.
“Rekening bansos yang kami bekukan sebanyak lebih dari 10 juta dengan nilai saldo didalamnya lebih dari Rp 2 triliun,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Sabtu (5/7/25).
Menurut Ivan, pembekuan ini bertujuan memastikan penyaluran bansos benar-benar mendorong perubahan kondisi hidup masyarakat, bukan justru stagnan atau disalahgunakan selama bertahun-tahun.
“Jika bansos diberikan kepada penerima yang sama dalam jangka waktu lama, misal lebih dari 10 tahun, artinya tidak ada perubahan apa pun dari penerima bansos, atau dana bansos justru dimanfaatkan untuk kepentingan menyimpang,” jelasnya dalam wawancara ekslusif kepada CNBCIndonesia.com yang dikutip Beritaprioritas, Minggu (6/7/25).
Setelah memblokir jutaan rekening, PPATK akan berkoordinasi kembali dengan Kementerian Sosial agar data penerima diperbarui secepatnya. Tujuan utamanya agar bansos benar-benar menyasar kelompok yang layak menerima.
Minta bersih-bersih data
Kolaborasi Kemensos dan PPATK dimulai sejak Jumat (4/7/25). Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan langsung data dan permasalahan yang ditemukan dalam program bansos kepada PPATK.
“Data-data telah kami sampaikan (ke PPATK) dan masalah-masalah yang kami hadapi juga telah kami sampaikan, yang mudah-mudahan ke depannya ditindaklanjuti,” kata Gus Ipul.
Ia memastikan hasil analisis dari PPATK akan menjadi dasar reformasi menyeluruh sistem pendataan bansos. Kemensos tidak ingin bansos dinikmati pihak yang tidak berhak, apalagi jika tidak ada aktivitas penggunaan dana secara produktif.
Temuan PPATK juga mengungkap jutaan rekening hanya menerima transfer tanpa aktivitas transaksi lain. Rekening jenis ini dikategorikan sebagai dormant dan dicurigai tidak digunakan oleh penerima aktif.
“Kami koordinasi dengan Kemensos,” singkat Ivan.
Langkah bersih-bersih bansos ini menjadi penanda awal pembenahan kebijakan bantuan sosial di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Fokusnya jelas: bansos harus efisien, adil, dan tepat guna. (P-Khalied Malvino)
