PRIORITAS, 25/5/24 (Jakarta) : Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyediakan skema penjaminan kredit melalui PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Persero dan dapat diperluas dengan melibatkan pihak swasta.
Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari menilai bahwa terdapatnya skema penjaminan kredit bagi UMKM dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia.
“Kami dari BUMN sudah menyediakan skema penjaminan kredit melalui Jamkrindo dan menurut saya upaya tersebut perlu diperluas dengan melibatkan pihak swasta,” kata Rabin Indrajad Hattari dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu.
Ia menyatakan bahwa skema tersebut telah diimplementasikan di beberapa negara untuk meningkatkan nilai investasi bagi usaha kecil dan menengah. Selain itu, menurutnya, literasi keuangan para pelaku UMKM pun perlu ditingkatkan agar dapat menarik lebih banyak investor.
Rabin mengatakan bahwa seringkali permasalahan mendasar yang ditemukan oleh para pemberi kredit yakni para pelaku UMKM tidak dapat membaca laporan keuangan sederhana. “Sekitar 60 persen dari total kredit UMKM diberikan oleh bank BUMN, jadi kami paham apa isu yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Ia menuturkan bahwa aspek lain yang perlu ditingkatkan ialah sistem informasi kredit karena kini sistem tersebut baru mencakup pelaku usaha yang terdata dalam sistem perbankan.
Rabin menyampaikan bahwa berdasarkan data Kementerian Keuangan, UMKM berkontribusi terhadap 61 persen Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 117 juta pekerja di Indonesia, dengan mayoritas merupakan kaum perempuan.
Ia pun menyatakan bahwa penyediaan akses finansial bagi para pelaku usaha kecil dan menengah tersebut merupakan hal yang penting, salah satunya melalui pembiayaan ultra mikro maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Pemerintah juga telah meluncurkan program Dana Merah Putih yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM di Indonesia menjadi perusahaan unicorn.
Selain akses pendanaan, Rabin mengatakan bahwa akses pasar juga merupakan hal yang dibutuhkan oleh UMKM agar para pelaku usaha kecil dan menengah tersebut dapat terintegrasi dengan rantai pasok.
Pihaknya pun mengembangkan Pasar Digital Indonesia (PaDi) UMKM sebagai e-commerce platform untuk memfasilitasi BUMN berinteraksi dengan pelaku usaha kecil dan menengah.
Beberapa BUMN juga membantu UMKM untuk mengembangkan usaha mereka melalui mentorship program, capacity building, dan pusat inkubasi. “Kami amat yakin kami dapat memberdayakan UMKM kita untuk naik kelas,” ucap Rabin. (P-ANT/wl)
