PRIORITAS, 7/6/24 (Jakarta) : Sejumlah elit partai merasa ‘gerah’ dengan undang-undang yang mengatur pemilihan Presiden dipilih oleh rakyat. Para elit ini lebih menginginkan Pemilu Presiden dikembalikan kepada MPR lewat amandemen UUD 1945.
Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais setuju dengan amendemen konstitusi penunjukan presiden oleh MPR. Amien Rais tak keberatan presiden dipilih kembali oleh MPR lewat amendemen UUD 1945. Pengakuan Amien, pertemuan pimpinan MPR RI turut membahas terkait amandemen UUD 1945 ini.
“Sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan. Jadi, saya menyampaikan kalau mau dikasihkan apa, diberi amendemen silakan, sesuai kebutuhan zaman,” kata Amien dalam konferensi pers usai melakukan silaturahmi bersama pimpinan MPR RI, di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Alasannya, dulu saat ia jadi Ketua MPR mengubah aturan pemilu presiden yang mulanya dipegang MPR jadi secara langsung. Pada saat itu, ia berpikiran konsep pemilu langsung itu akan jauh dari praktek politik uang. Namun, ternyata itu meleset.
Ia pun berharap lewat amendemen MPR akan kembali jadi lembaga tertinggi negara seperti sebelum era reformasi. Cara itu, menurutnya dapat memperkuat posisi MPR sebagai lembaga. Ia juga tak masalah jika Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan presiden adalah orang Indonesia asli untuk kembali dicantumkan.
Menangapi keinginan Amien, Politikus Budiman Sudjatmiko pun merespons dengan tegas. Budiman menganggap pemikiran itu tidak tepat dan dapat melukai perasaan rakyat Indonesia yang baru saja menunaikan kewajibannya di Pilpres 2024.
“Jadi menurut saya pernyataan itu sangat tidak tepat karena kita kan baru saja menyelenggarakan pemilihan presiden secara damai, meneruskan tradisi demokrasi, pemilihan satu orang satu suara, sehingga menurut saya salah satu transisi politik yang sangat damai di era reformasi. Jadi pernyataan itu justru mencederai dan melukai perasaan orang Indonesia yang baru saja menyelenggarakan atau menunaikan hak demokratisnya untuk memilih presiden baru,” kata Budiman kepada wartawan, Kamis (6/6/2024).
Budiman pun mempertanyakan maksud pernyataan Amien Rais itu. Menurut dia, Amien Rais menyiratkan kecurigaan terhadap kedewasaan berpolitik rakyat.
“Jadi pernyataan itu kita pertanyakan, maksudnya apa? Seolah-olah itu mengatakan bahwa pemilihan presiden, tradisi demokrasi yang sudah diakui oleh banyak negara, sudah diapresiasi, partisipasi politik yang sangat tinggi dari masyarakat, seolah-olah mencurigai tingkat kematangan dan kedewasaan berpolitik rakyat Indonesia,” ujar pria yang juga Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini. (P-CNN/wl)
