Akibat efisiensi dari pemerintah pusat, APBD Sulteng 2026 susut menjadi Rp4,6 triliun
Tim Banggar DPR RI dipimpin Wakil Ketua Muhidin Said (ketiga dari kiri), membahas masalah anggaran pascaefisiensi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/25) di Palu. (Ist.)PRIORITAS, 5/11/25 (Palu): Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Anwar Hafid, menyampaikan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp4,6 triliun.
Anggaran tersebut mengalami penurunan atau penyusutan akibat berkurangnya transfer ke daerah (TKD) pemerintah pusat ke pemerintah provinsi Sulteng. Secara keseluruhan, dibanding APBD tahun 2025 sebesar Rp5,75 triliun, RAPBD Sulteng 2026 mengalami penyusutan kurang lebih Rp 1,2 triliun.
Efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat membawa konsekuensi, semua belanja aparatur Pemerintah Daerah dipangkas 50 persen.
Hal itu dipaparkan Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam pertemuan dengan Tim Badan Anggaran DPR-RI dipimpin Wakil Ketua Banggar, H. Muhidin Said, di Palu Rabu (5/11/25).
Sembilan program “Berani”
Anwar Hafid mengungkapkan, visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah tergambar melalui “Sembilan Program Berani”. Dikatakannya, sembilan program tersebut merupakan langkah dan kebijakan Pemprov untuk mengubah wajah Sulawesi Tengah menjadi lebih baik dan sejahtera. Program itu, tambahnya, juga sekaligus untuk mengimplementasikan program Nawa Cita Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur menjelaskan, ke sembilan program tersebut adalah berani cerdas, berani sehat, berani sejahtera, berani lancar, berani menyala, berani harmoni, berani makmur, berani berkah, dan berani berintgritas.
Sesungguhnya, kata Anwar Hafid, provinsi Sulteng masih memiliki potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa dioptimalkan. PAD tersebut bersumber dari pajak air permukaan (khusus untuk air laut), pajak kendaraan yang berasal dari non-Sulteng untuk membayar pajak di wilayah Sulteng, dan bahan bakar minyak (BBM).
“Selain itu, masih terdapat potensi kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang bisa dioptimalkan oleh seluruh daerah di Sulawesi Tengah. Tetapi, saat ini daerah memiliki beban yang sangat berat dalam membiayai pegawai dengan status P3K,” ujar Anwar Hadid.
ABPN pertama Pemerintahan Prabowo
Sesuai rilis Staf Ahli Wakil Ketua Banggar DPR-RI kepada Beritaprioritas disebutkan, kunjungan kerja Banggar DPR RI bersama Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Askolani, ke Sulawesi Tengah memiliki nilai strategis. Kunjungan ini untuk menyerap semua informasi dan aspirasi daerah terkait permasalahan yang ditimbulkan akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) tahun 2026.
“Kunjungan kerja ini sekaligus mencari solusi dan terobosan dalam menyelaraskan anggaran pemerintah pusat dan transfer ke daerah” tegas Muhidin Said selaku pimpinan delegasi kunjungan kerja saat pertemuan bersama Gubernur Sulteng Anwar Hafid. Turut hadir sejumlah bupati dan walikota se-Sulteng, di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Rabu (5/11/25).
Untuk menjawab keresahan para Kepala Daerah tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Askolani, menjelaskan bahwa, “Desain kebijakan fiskal tahun 2025 berbeda dari tahun 2026, karena tahun 2026 merupakan APBN pertama yang diajukan oleh Pemerintahan Prabowo.”
Lebih jauh Askolani menyampaikan bahwa dalam kebijakan fiskal tahun 2026, terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan belanja langsung, dan belanja tidak langsung. Ia mengatakan, pemerintah memastikan 53,87 persen anggaran belanja negara akan dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yakni senilai Rp 2.070 triliun dari total Rp 3.842,7 triliun.
“Belanja negara yang akan dinikmati langsung oleh masyarakat itu terdiri dari porsi yang ada di pos anggaran belanja pemerintah pusat, dan transfer ke daerah. Dari porsi belanja pemerintah pusat pada 2026 yang sebesar Rp 3.149,7 triliun. Terdiri dari Rp 1.377 triliun akan dinikmati masyarakat melalui berbagai program prioritas pemerintah. Sisanya, berasal dari transfer ke daerah Rp 693 triliun,” ungkap Askolani.
Menutup rapat yang sangat konstruktif tersebut, Muhidin Said yang berasal dari Dapil Sulawesi Tengah dan Fraksi Partai Golkar, menyampaikan bahwa, “Saat ini untuk melihat APBN dan APBD adalah satu kesatuan, untuk melaksanakan program-program pemerintah pusat maupun daerah”.
Dikatakan, anggaran yang langsung dirasakan masyarakat diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi ke depan menjadi lebih cepat, dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. (P-Elkana Lengkong)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
No Comments