PRIORITAS, 28/4/25 (Jakarta): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan, negara harus lebih peka terhadap masalah rakyat terkait dengan keberadaan mafia tanah yang sering kali merugikan.
Dia mencontohkan kasus yang dialami oleh Mbah Tupon (68), seorang lansia buta huruf asal Bantul, Yogyakarta, yang menjadi salah satu korban dari banyaknya praktik mafia tanah di Indonesia.
“Negara harus peka dengan hal-hal seperti ini. Di satu sisi harus edukatif terhadap masyarakat, di satu sisi harus tegas terhadap para mafia tanah,” kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (28/4/25).
Diambil alih oleh mafia tanah
Menurut penjelasan dari pihak kepolisian, tanah seluas 1.655 meter persegi milik Tupon diduga telah diambil alih oleh mafia tanah setelah sertifikatnya dipindahtangankan dan diagunkan ke bank dengan nilai Rp1,5 miliar tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Dia menyebutkan, kasus tersebut telah dilaporkan pada 14 April 2025 dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Selain itu, dia juga meminta agar Polri dan Kementerian ATR/BPN memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini, agar tidak terjadi pencurian tanah milik rakyat oleh mafia tanah.
Aparat tidak boleh beralasan
Dia menegaskan, aparat tidak boleh menghindar dengan alasan administratif dalam menangani masalah mafia tanah yang merugikan masyarakat. Menurutnya, penanganan kasus ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan hati nurani dan meminta agar pelaku segera mengembalikan tanah yang dicuri.
Selanjutnya, dia juga menilai kasus Mbah Tupon merupakan salah satu dari ribuan kasus penyerobotan tanah rakyat oleh mafia tanah. Sebagian besar korban, tambahnya, adalah lansia dan ahli waris yang rentan terhadap penipuan serta kurang memahami masalah administrasi tanah.
“Saya yakin Polda DIY bisa selesaikan kasus ini dengan cepat,” ujarnya. (P-*r/Zamir A)
