PBNU buka suara soal kasus korupsi kuota haji di KPK

Khalied Malvino
16 Sep 2025 21:15

2 minutes reading

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menjawab pertanyaan pewarta terkait kasus dugaan korupsi kuota haji saat dibincangi di Jakarta, Senin (15/9/25). (‘Courtesy’: Antara)

PRIORITAS, 16/9/25 (Jakarta): Kasus korupsi kuota haji menyeruak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai penyidikan pada 9 Agustus 2025.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan siap memberikan keterangan bila diminta penyidik, demi menghormati hukum yang berjalan. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul di Jakarta.

Ia menekankan dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum. Menurutnya, setiap pengurus PBNU yang dipanggil harus patuh dan kooperatif.

“Jika ada pengurus yang memang diperlukan keterangannya, tentu kita sungguh-sungguh menghormati. Kita harapkan yang dimintai keterangan bisa memberikan penjelasan dengan baik, sebagai bagian dari warga negara yang taat hukum,” kata Gus Ipul, dikutip Beritaprioritas dari Antara, Selasa (16/9/25).

PBNU menegaskan tidak pernah terlibat dalam praktik rasuah kuota haji. Dukungan terhadap KPK disebut sebagai bukti keseriusan menjaga marwah organisasi.

“Yang penting kita pastikan PBNU tidak terlibat. PBNU menghormati upaya penegakan hukum oleh KPK,” ucap Saifullah Yusuf.