PRIORITAS, 8/5/25 (Jakarta): Ternyata, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mendukung penuh gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Malah Natalius ingin dan berencana mengusulkan kebijakan mengirimkan siswa nakal masuk barak militer untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Demikian informasi yang diterima Beritaprioritas.com, Jumat (9/5/25) pagi ini.
Seperti diketahui, Natalius Pigai menyampaikan ini setelah menerima kunjungan Dedi Mulyadi di kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/25).
Disebutkan, Natalius menilai, kebijakan mengirimkan siswa nakal ke barak militer merupakan langkah inovatif dalam hal pendidikan karakter untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Jika langkah ini sukses, menurutnya, kebijakan tersebut layak diterapkan di daerah-daerah lainnya di Tanah Air.
“Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada menteri pendidikan nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia untuk ke depan,” ujar Natalius terkait siswa nakal dimasukkan barak militer.
Apresiasi langkah Pemprov Jabar
Selanjutnya, Natalius mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Barat yang sangat serius mempersiapkan sumber daya unggul, khususnya dalam hal membina siswa-siswa yang bermasalah.
Disebutnya, segala aktivitas di dalam barak tersebut murni untuk membentuk karakter yang baik bagi siswa. Tak hanya itu, katanya, kebijakan tersebut juga dilakukan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, mental, kedisiplinan, hingga tanggung jawab siswa yang sebelumnya sempat bermasalah.
“Bagaimana kita mau go global? Bagaimana 2045 kita leading di dunia? Sesuai dengan Indonesia emas, kita harus memimpin dunia. Kalau SDM-nya tidak unggul. Oleh karena itulah, hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini menurut saya, kami ikut turut serta mendorong,” yegas Natalius.
Di samping itu, berdasarkan laporan dari Kementerian HAM Kanwil Jawa Barat, Natalius juga menjamin tidak ada pelanggaran HAM maupun kekerasan terhadap siswa di barak tempat siswa bermasalah dibina. Oleh karena itu, ia mendukung kebijakan tersebut untuk terus dilakukan.
“Yang dikhawatirkan itu adalah yang kemarin saya bilang corporal punishment seperti orang tua atau di sekolah, mendidik anak dengan ditarik telinganya, dipukul, mendisiplinkan anak yang berlangsung seperti pendidikan ala masa lampau. Itu yang kita khawatir. Setelah kami cek, ternyata tidak ada. Tidak corporal punishment. Jadi, ini tidak bertentangan sedikit pun,” bebernya.
Dedi bersyukur
Terkait itu, Dedi Mulyadi mengaku bersyukur mendapatkan dukungan dari Kementerian HAM. Ia juga mengajak Kementerian HAM untuk turut terlibat dalam memberikan pendidikan siswa nakal di barak militer terkait HAM. Dengan demikian, ia berharap pembinaan siswa yang sebelumnya bermasalah dapat lebih mendalam, khususnya pemahaman terkait HAM.
Sesudah ini, Kang Dedi Mulyadi mengaku akan berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. KDM, sapaannya, juga mengajak semua pihak untuk melihat langsung implementasi pendidikan karakter siswa yang dimasukkan barak militer.
“Kami mengajak kepada semuanya yang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan dan kedisiplinan anak-anak Indonesia, kami mengajak untuk datang ke tempat mereka belajar. Itu cara yang terbaik,” tambah Dedi.
Ia meyakini, kebijakan tersebut 100 persen dapat membina dan membentuk karakter siswa bermasalah. Mereka juga nantinya akan disalurkan ke sekolah-sekolah yang menampung minat bakat masing-masing. Meski demikian, ia menilai bahwa menjadikan kebijakan siswa nakal masuk barak militer itu sebagai program nasional masih perlu dikaji lebih lanjut. (P-*r/Selvijn R)
