PRIORITAS, 6/2/25 (Jakarta): Dugaan percaloan tenaga kerja swasta di Karawang, Jawa Barat, harus menjadi sorotan dan diberantas jika sinyalemen tersebut benar. Pihak perusahaan diminta harus menyadari, percaloan bisa merajalela, sehingga harus turut aktif dalam upaya pencegahan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Immanuel Ebenezer Gerungan yang akrab dipanggil Noel, mengatakan hal itu lewat keterangan resmi di Jakarta, Kamis (6/2/25). “Bahkan jangan sampai orang ‘menjual informasi’ kepada pihak luar,” ujar Noel.
Sinyalemen (percaloan tenaga kerja) ini menjadi sorotan Wamenaker setelah melihat unggahan Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi, di media sosial, yang mengatakan adanya percaloan di Karawang.
Dalam unggahan tersebut, Dedi mengatakan untuk bisa diterima di suatu perusahaan, ada yang harus membayar Rp3 juta, Rp5 juta, Rp7 juta, bahkan kadang-kadang harus membayar Rp15 juta kepada para calo.
“Terima kasih kepada Gubernur Jawa Bawat Terpilih, Pak Dedi Mulyadi, karena sudah membuka masalah ini,” kata Noel.
Noel melanjutkan, perjalanan para calon tenaga kerja hingga diterima bekerja di suatu perusahaan/pabrik, sesungguhnya sudah panjang dan mengorbankan banyak energi. Maka kalau masih dibebani para calo, hal ini ia nilai sungguh memprihatinkan.
Melalui unggahan yang sama, Dedi mengatakan akan bertemu dengan seluruh kawasan industri di Jawa Barat untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja hingga 10 tahun ke depan.
Dari kebutuhan tenaga kerja, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat menerjemahkannya melalui pendidikan dengan memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan mendorong penyelenggaraan pelatihan-pelatihan kerja di berbagai daerah.
Wamenaker Noel pun mengapresiasi rencana kerja Dedi Mulyadi jika kelak sudah menjadi Gubernur. “Apa yang dirancang Pak Dedi sungguh membantu penyaluran tenaga kerja. Semoga Pemda lain meniru langkah Pak Dedi, demi Indonesia kita,” kata Noel.
Kepada seluruh perusahaan di Indonesia, Noel mengimbau agar mengumumkan kebutuhan atau seleksi tenaga kerja secara terbuka pada jauh hari sebelumnya, dan menyampaikan rencana perekrutan tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. (P-ht)
