PRIORITAS, 6/8/25 (Jakarta): Fenomena bendera “One Piece” menjadi sorotan nasional menjelang perayaan 17 Agustus tahun ini. Komunitas kreatif mengibarkan bendera bajak laut dari serial manga Jepang di berbagai daerah di Indonesia.
Bendera yang ditampilkan berwarna hitam dengan gambar tengkorak tersenyum, dilengkapi dua tulang menyilang dan topi jerami. Aksi ini menyebar melalui media sosial, bahkan banyak pengguna mengubah foto profil mereka dengan simbol serupa.
Istana Negara merespons fenomena ini. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan, Presiden Prabowo Subianto tak melarang aksi tersebut.
“Kalau sebagai bentuk ekspresi ya it’s okay, enggak ada masalah. Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan, disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih. Enggak seharusnya seperti ini, kita sebagai anak bangsa, bendera Merah Putih itu satu-satunya,” kata Prasetyo.
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa pemerintah tetap menjaga makna sakral Merah Putih sebagai simbol negara. Namun, pemerintah juga menghormati ruang kebebasan berekspresi masyarakat.
Prasetyo menyebut pengibaran bendera komunitas tidak menjadi pelanggaran selama tidak memprovokasi masyarakat.
“Kalaupun ada yang sampai ke sana ya, pelarangan atau tindakan apapun itu bagi pihak-pihak yang tadi, membentur-benturkan itu dengan, misalnya ya, menghasut dalam tanda kutip ya, untuk lebih baik mengibarkan bendera ini daripada bendera Merah Putih. Itu kan enggak benar gitu, enggak boleh seperti itu,” ujarnya.
Pastikan tak ada razia
Dia juga memastikan tak ada razia yang dilakukan aparat TNI atau Polri atas fenomena tersebut. “Enggak ada itu (razia),” tegas Prasetyo.
Pernyataan serupa datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Ia menyebut pengibaran bendera One Piece sebagai ekspresi dalam negara demokrasi.
“Enggak masalah, yang penting Merah Putih di atas segalanya,” kata Bima Arya.
Ia menilai perayaan kemerdekaan selalu menjadi ruang evaluasi, refleksi, dan harapan ke depan. Bendera kreatif bisa menjadi bagian dari pesan simbolik masyarakat.
“Kalau hari ini rame One Piece dalam negara demokrasi, itu adalah ruang berekspresi, lakukan evaluasi, dan mungkin ada kritik dan pesan yang ingin disampaikan,” bebernya.
Meski begitu, ia tetap mengingatkan penghormatan terhadap lambang negara harus menjadi prinsip utama dalam menyampaikan ekspresi publik.
Pemerintah mendorong semarak kemerdekaan secara positif. Partisipasi publik bisa diwujudkan lewat lomba, gotong royong, hingga pemasangan atribut kemerdekaan bersama tokoh masyarakat.
Upaya ini menjadi strategi pemerintah untuk tetap menjaga semangat nasionalisme, tanpa mengekang kreativitas yang berkembang di kalangan anak muda. (P-Khalied M)
