PRIORITAS 7/3/25 (Palu): Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III, Dedi Yudha Lesmana, mengatakan butuh proses setidaknya dua tahun terkait usulan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, untuk membangun waduk di Kabupaten Parigi Mutong, Sulteng.
Dikatakan, proses tersebut mulai dari kajian hingga konstruksi. Disebutkan pula, usulan Gubernur Sulteng itu mengingat sering terjadinya banjir di Parigi Moutong. Untuk itu diperlukan penanganan di hulu sampai hilir.
Menurut Dedi, pengusulan pembangunan waduk perlu kajian sehingga benar-benar penanganannya secara tepat. Begitupun untuk desain butuh satu tahun, meliputi analasia mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan pembebasan lahan.
“Nanti akan kami kaji terkait usulan pak Gubernur Anwar Hafid mengingat sering terjadinya banjir di Parigi Moutong maka diperlukan penanganan dari hulu sampai hilir,” kata Dedi Yudha Lesmana kepada Beritaprioritas.com Jumat (7/3/25) lewat pesan WhatsApp.
Dikatakan, paling cepat sekitar dua tahun baru bisa membentuk konstruksi penanganan di hulu. Itu bisa berupa bangunan pengendali banjir atau juga berupa tampungan air seperti waduk, embung dan tampungan lainnya yang berfungsi untuk mereduksi banjir.
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, saat beraudiensi dengan UPT Balai Kementerian PUPR di ruang kerjanya, Jumat (7/3/25) mengusulkan pembangunan waduk di Parigi Moutong, dan Banggai sebagai solusi strategis untuk meningkatkan sistem irigasi serta mengurangi risiko banjir yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.
Menurut Anwar Hafid, keberadaan waduk di dua wilayah tersebut akan berdampak besar bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air.
“Kalau kita bikin waduk, selain membantu irigasi, juga bisa mengurangi risiko banjir. Ini langkah strategis yang harus kita dorong,” ujar Anwar Hafid.
Gubernur menegaskan, pengelolaan air yang lebih baik melalui waduk akan memberikan manfaat jangka panjang. Itu tidak hanya dalam sektor pertanian, tetapi juga untuk keperluan domestik dan industri. Ia meminta agar proyek ini mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran pembangunan infrastruktur daerah. (P-Elkana L)
