Usai pengesahan RUU TNI, Menhan tegaskan tidak ada wajib militer bagi RI

Zamir Ambia
20 Mar 2025 16:44

2 minutes reading

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. (Dok/Ist)

PRIORITAS, 20/3/25 (Jakarta): Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang telah disahkan, tidak mengatur wajib militer bagi masyarakat umum. Dalam UU TNI yang terbaru, ketentuan wajib militer hanya berlaku bagi prajurit akademi serta komponen cadangan (Komcad).

“Saya luruskan, tidak ada lagi wajib militer. Yang ada itu untuk perwira, itu kalau dia akademi militer atau dia sebagai perwira prajurit karier, atau sebagai komponen cadangan,” kata Sjafrie di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/25).

28 May 2025

Sjafrie bergurau, dwifungsi TNI tidak akan terjadi setelah RUU TNI disahkan, dan ia menjamin hal itu.

“Tidak ada dwifungsi di Indonesia lagi, jangankan jasad, arwahnya pun sudah enggak ada,” tutur Sjafrie.

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas juga menegaskan, RUU TNI tidak memuat ketentuan wajib militer bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menjelaskan, RUU TNI hanya mengatur tiga aspek utama, yaitu perencanaan strategis TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, batas usia pensiun prajurit TNI, serta perluasan penempatan prajurit TNI aktif di berbagai kementerian atau lembaga. (P-*r/Zamir A)