PRIORITAS, 6/2/25 (Washington): Presiden Amerika Serikat, Donald Trump melarang atlet transgender berkompetisi pada olahraga perempuan. Hal ini diungkapkan Trump setelah menandatangani perintah eksekutif pada Rabu (5/2/25) waktu setempat, atau Kamis (6/2/25) pagi WIB, yang bertujuan untuk melarang gadis dan wanita atlet transgender berpartisipasi dalam olahraga.
Langkah ini diklaim pendukungnya sebagai bentuk pemulihan keadilan, sementara para kritikus menilai kebijakan ini melanggar hak-hak atlet transgender. Perintah tersebut menginstruksikan Departemen Kehakiman AS untuk melarang atlet perempuan transgender berpartisipasi dalam olahraga sekolah perempuan, berdasarkan interpretasi Presiden Trump terhadap undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pendidikan.
“Perang terhadap olahraga wanita telah berakhir,” ujar Donald Trump dalam upacara penandatanganan yang dihadiri puluhan wanita dan anak perempuan. “Pemerintahan saya tidak akan tinggal diam melihat laki-laki bersaing melawan atlet perempuan,” ujarnya.
Perintah ini, yang diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum, menyerukan penegakan segera di seluruh AS dan mengancam penghentian pendanaan federal bagi sekolah yang mengizinkan atlet transgender bertanding dalam kategori perempuan.
Sepuluh atlet transgender
Meskipun hanya memengaruhi sebagian kecil atlet, kebijakan ini menjadi isu yang menarik perhatian publik. Presiden National Collegiate Athletics Association (NCAA) mengungkapkan, terdapat kurang dari 10 atlet transgender dari total 520.000 atlet yang bertanding di 1.100 sekolah anggota.
Donald Trump secara aktif mempromosikan kebijakan ini dalam kampanyenya, menarik dukungan dari pemilih yang menentang partisipasi atlet transgender dalam olahraga perempuan. Jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga AS mendukung pembatasan ini.
Kebijakan terbaru ini mengikuti serangkaian perintah eksekutif Trump yang membatasi hak-hak transgender, termasuk penghentian dukungan federal untuk perawatan kesehatan bagi individu transgender di bawah 19 tahun serta larangan individu transgender bertugas di militer. Perintah ini telah menghadapi berbagai tantangan hukum.
Pada hari pertama masa jabatannya, Trump juga menandatangani perintah yang mengharuskan pegawai pemerintah hanya menyebut jenis kelamin daripada gender, serta menyatakan jenis kelamin sebagai realitas biologis yang tidak dapat diubah.
Debat mengenai atlet transgender dalam olahraga sering kali berfokus pada keadilan kompetitif. Para penentang mengeklaim bahwa individu yang telah melewati pubertas laki-laki memiliki keunggulan fisik, sementara aktivis transgender menekankan kurangnya bukti kuat terkait keuntungan tidak adil bagi perempuan transgender.
Perintah ini juga membatalkan interpretasi pemerintahan Biden terhadap Undang-Undang IX yang melindungi hak transgender, yang sebelumnya diblokir oleh hakim federal pada 2024. Saat ini, lebih dari 20 negara bagian telah mengesahkan undang-undang yang melarang atlet transgender berkompetisi dalam olahraga perempuan, beberapa di antaranya tengah menghadapi tantangan hukum.
NCAA wajibkan kadar testosteron
Federasi Olahraga Atletik AS atau NCAA mewajibkan atlet perempuan transgender untuk memenuhi batasan kadar testosteron sesuai peraturan masing-masing cabang olahraga, meskipun tidak melacak secara spesifik jumlah atlet transgender dalam olahraga sekolah.
Perintah eksekutif ini juga mengarahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS untuk meninjau aplikasi visa atlet transgender guna memastikan kesesuaian dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir sebelum masuk ke AS untuk berkompetisi dalam olahraga perempuan.
“Jika Anda datang ke negara ini dan mengeklaim sebagai perempuan, tetapi ternyata laki-laki dan bertanding melawan perempuan lain, kami akan menyelidikinya untuk mengidentifikasi potensi penipuan,” ujar seorang pejabat Gedung Putih seperti dilasir dari Beritasatu.com.
Selain itu, Departemen Luar Negeri diperintahkan untuk menekan Komite Olimpiade Internasional agar mencegah atlet transgender berpartisipasi. Pejabat AS menegaskan bahwa mereka akan menggunakan segala wewenang yang dimiliki untuk menegakkan kebijakan ini dalam ajang Olimpiade, termasuk Olimpiade Musim Panas 2028 yang akan diselenggarakan di Los Angeles. (P-wr)
