Tragedi ledakan kapal MT Federal II jadi alarm keras, BALAPI desak audit independen K3
Ledakan Kapal MT Federal II, di galangan kapal PT ASL Shipyard Batam. (Istimewa)PRIORITAS, 17/10/2025 (Batam): Tragedi ledakan kapal MT Federal II, di galangan kapal PT ASL Shipyard Batam kembali mengguncang publik setelah menelan korban jiwa dan luka-luka. Peristiwa ini bukan yang pertama, sebab PT ASL tercatat pernah mengalami kebakaran fatal pada tahun 2017 dan insiden serupa pada Juli 2025.
Akademisi dan analis kebijakan publik dari Batam Labour and Public Policy (BALAPI), Rikson Tampubolon, menilai kasus berulang tersebut menunjukkan lemahnya sistem keselamatan kerja (K3) di industri galangan kapal Batam.
“Kasus PT ASL ini sudah beberapa kali terjadi. Ini bukan kebetulan, tapi bukti ada kelemahan struktural dalam aspek K3. Harus ada tindakan tegas dan terukur agar tidak ada korban berikutnya,” ujar Rikson, Kamis (16/10/2025).
Rikson menegaskan, pemerintah daerah dan BP Batam tak boleh lagi bersikap pasif. Menurutnya, kasus K3 harus dipandang sebagai krisis kemanusiaan, bukan sekadar insiden teknis.
“Ini menyangkut nyawa manusia. Kepala daerah harus turun tangan langsung dan memastikan pengawasan nyata di lapangan,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan bahwa maraknya kecelakaan kerja dapat mencoreng citra Batam sebagai kota industri dan menurunkan kepercayaan investor. “Jika reputasi keselamatan rusak, menarik kembali kepercayaan global akan sangat sulit,” ujarnya.
Menurut Rikson, industri galangan kapal terjebak dalam logika efisiensi yang salah arah — demi mengejar target dan menekan biaya, banyak perusahaan mengorbankan aspek keselamatan.
“Pengawasan internal dilemahkan, pelatihan minim, alat pelindung diri seadanya. Akibatnya, nyawa pekerja jadi taruhan paling murah dalam rantai industri,” ungkapnya.
Data BPJS Ketenagakerjaan (2023) mencatat lebih dari 370 ribu kasus kecelakaan kerja di Indonesia, dengan Batam termasuk dalam lima besar wilayah berisiko tertinggi di sektor maritim dan manufaktur. Sementara KSOP Khusus Batam (2024) mencatat ada 135 galangan kapal aktif dengan lebih dari 50 ribu tenaga kerja berisiko tinggi setiap hari.
Rikson menilai lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan minimnya audit independen tahunan sebagai persoalan klasik. Ia menuntut transparansi penuh dari perusahaan dan aparat pengawas terkait kronologi serta hasil investigasi kasus.
“Masyarakat punya hak tahu. BP Batam, Disnaker, dan DPRD jangan hanya muncul setelah korban berjatuhan,” katanya.
Organisasi BALAPI menegaskan tragedi ini harus menjadi momentum perubahan sistemik, bukan sekadar duka sesaat.
“Pemerintah dan DPRD punya tanggung jawab moral untuk memastikan investasi di Batam tidak tumbuh di atas penderitaan buruh. Kita ingin Batam dikenal bukan hanya sebagai kota industri, tetapi sebagai kota industri yang beradab dan berjiwa,” tutup Rikson. (P-Jeff K)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
No Comments