PRIORITAS, 28/4/25 (Jakarta): Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan, terkait tarif impor 32 persen yang dicanangkan Presiden AS, Donald Trump, Indonesia dan negara adidaya tersebut sudah menandatangani sebuah perjanjian rahasia. “Indonesia sudah menandatangani non-disclosure agreement (NDA),” kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/4/25).
Karena sifatnya rahasia, Airlangga mengatakan, “Apa yang kita bahas itu hanya untuk dua belah pihak, kita tidak publish (umumkan, red.) ke masyarakat ataupun pihak lain.” Perjanjian atau kesepakatan itu terkait negosiasi perdagangan usai produk asal Indonesia dikenakan tarif impor 32 persen oleh pemerintah AS.
Airlangga menyebutkan, tim perdagangan AS (United States Trade Representative/USTR) mengapresiasi langkah Indonesia berdialog dengan mereka. Pihak AS juga meminta agar perbincangan dilanjutkan.
Menko Perekonomian itu juga mengungkapkan, secara geopolitik Indonesia dianggap sangat penting oleh AS. Itulah sebabnya, negosiasi dengan otoritas Negeri Paman Sam diproyeksikan akan berjalan lancar.
Airlangga menambahkan, pembicaraan dalam negosiasi tersebut bertujuan menyeimbangkan neraca dagang antar kedua negara di mana kesepakatan dagang ini tidak merugikan negara lain.
Dalam konferensi pers yang juga dibagikan dalam bentuk video itu, Airlangga juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto. “Bapak Presiden memberikan arahan bahwa apa yang kita tawarkan itu adalah win-win solution dan kita tidak membedakan satu negara dengan negara lain. Jadi artinya relatif apa yang kita tawarkan adalah apa yang sedang kita lakukan di dalam negeri, terutama salah satunya adalah untuk melakukan deregulasi, kemudian juga melalui satgas yang dibentuk,” ungkapnya.
Disebutkannya, satgas yang dibentuk dan sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti perundingan investasi adalah satgas perundingan perdagangan investasi dan keamanan ekonomi. “Nah dengan satgas dan perundingan ini diharapkan Indonesia bisa dalam posisi untuk mempercepat perundingan dengan Amerika Serikat,” ujarnya. (P-ht)