PRIORITAS, 28/1/25 (Jakarta): Pengembangan budidaya lobster di Indonesia memerlukan political will yang kuat dari pemerintah untuk mendorong industri ini agar tumbuh secara berkelanjutan dan memberi manfaat ekonomi yang signifikan. Lobster merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik untuk pasar domestik maupun internasional.
Untuk itu, pemerintah perlu menunjukkan komitmen politik yang jelas dalam mendukung pengembangan sektor ini, mulai dari penyusunan kebijakan yang mendukung, pemberian insentif bagi pelaku usaha, hingga investasi dalam riset dan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.
Selain itu, political will pemerintah juga sangat penting dalam mengatasi tantangan yang ada, seperti perlindungan terhadap sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pengawasan terhadap praktik illegal fishing yang dapat merusak ekosistem.
Dengan kebijakan yang proaktif, sinergi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta penguatan infrastruktur yang mendukung, budidaya lobster dapat menjadi sektor unggulan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional.
Untuk hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan budidaya lobster di dalam negeri. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan sektor perikanan dan mendukung keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.
“Panen ini merupakan bukti langkah awal yang sangat baik sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong berkembangnya budidaya lobster di dalam negeri,” kata Direktur Ikan Air Laut Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tinggal Hermawan di sela menghadiri panen perdana lobster di lokasi pembudidayaan Pantai Tembeles Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (28/1/25).
Tinggal Hermawan menghadiri panen perdana lobster yang dikembangkan oleh perusahaan swasta PT Gajaya Aquaculture International bersama PT Ratuworld Aquaculture International dan PT Mutagreen Aquaculture International di Kabupaten Jembrana. Ia mengapresiasi panen perdana yang menjadi penanda berkembangnya budidaya lobster nasional berskala industri di tanah air.
Dia menuturkan bahwa panen lobster itu dilakukan oleh pihak swasta yang berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Budidaya Lobster. “Saya yakin, ini adalah langkah maju yang penting bagi pengembangan budidaya lobster nasional,” ujarnya.
Ditambahkannya, fasilitas yang disediakan perusahaan JV Indonesia- Vietnam budidaya di Jembrana, Bali sangat memadai. Di darat tersedia kolam-kolam khusus untuk nursery dan pendederan. Sementara di laut, terdapat system longline karamba tenggelam yang digunakan untuk membesarkan lobster.
Menurut dia, teknik budidaya lobster di Jembrana dapat menginspirasi pembudidaya lain di seluruh Indonesia, sehingga mendorong transformasi teknik budidaya lobster di Indonesia.
Di tempat yang sama, Bupati Jembrana I Nengah Tamba menilai dengan adanya budidaya lobster berskala industri di wilayahnya menyebabkan terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi. Menurut dia, berbekal pengetahuan tersebut sejumlah nelayan tangkap tradisional bertransformasi menjadi nelayan budidaya.
Selain bisa belajar mengenai penerapan metode budidaya menggunakan system longline karamba tenggelam berskala industri dengan pendampingan tenaga ahli dari Vietnam, keberadaan budidaya lobster berskala industri di Jembrana juga menambah nilai ekonomi masyarakat pesisir, terutama para nelayan.
Nengah menuturkan bahwa masyarakat pesisir bisa memperoleh pendapatan tambahan dengan bekerja mencarikan pakan berupa kerang maupun ikan-ikan kecil. “Kami ingin implementasi kerja sama Indonesia- Vietnam ini memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan,” tutur Nengah.
Penanggung jawab budidaya lobster di Jembrana, Bali sekaligus akademisi dari Universitas Lampung Yudha Trinoegraha Adiputra melaporkan bahwa panen oleh tiga perusahaan menghasilkan 11.000 ekor lobster dengan total berat sekitar 2,2 ton. Panen dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama 27 Januari 2025 dan pada awal Maret 2025.
Yudha menjelaskan perkembangan budidaya di Jembrana telah menemukan wadah yang terbaik untuk membesarkan lobster dari tahap benih bening dengan memodifikasi kerangkeng L, menggunakan jaring tambahan yang disebut L/BL (kerangkeng L untuk Baby Lobster).
Untuk pakan, budidaya lobster di Jembrana, Bali menggunakan pakan yang bervariasi antara lain pakan mandiri, kerang hijau, ikan segar dan kerang air tawar. Ia menjelaskan uji coba pakan pada lobster telah dilakukan di nursery bulan Desember 2024.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Bupati karena Jembrana memiliki banyak pabrik tepung ikan, tepung rajungan dan minyak ikan, sehingga kami dapat memproduksi pakan mandiri untuk lobster,” ujar Yudha.
Juru Bicara PT Gajaya Aquaculture International, Taufik Effendi menjelaskan bahwa panen perdana merupakan bukti keseriusan dari perusahaan Vietnam untuk berinvestasi dan mengembangkan budidaya lobster berskala industri di Indonesia. “Dalam rentang waktu kurang lebih tujuh bulan, kami banyak belajar dan mencontoh etos kerja pembudidaya lobster Vietnam,” kata Taufik.
Taufik menambahkan dalam panen tersebut juga dilakukan pelepasliaran lobster sebanyak dua persen dari hasil panen, sebagaimana yang diamanatkan Permen KP Nomor 7 tahun 2024. Pelepasliaran ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem lobster di alam bebas.
Pelepasliaran bisa di kawasan konservasi atau di luar kawasan konservasi yang memiliki fungsi pengembangan kawasan pesisir. Selain pelepasliaran, benih bening lobster juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan dan riset.
Dengan potensi lobster yang besar di Indonesia, investasi dari Vietnam serta dukungan dari pemerintah, perusahaan itu akan melakukan ekspansi bisnis ke beberapa titik perairan seperti wilayah pesisir Bali Barat dan wilayah perairan timur Indonesia.
Dalam rencana pengembangan tersebut, akan terus dilakukan transfer pengetahuan, semangat serta etos kerja dari para ahli dari Vietnam. “Kami berkomitmen mendukung upaya pemerintah mewujudkan ekonomi biru, dimana optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan,” kata Taufik. (P-bwl)
