PRIORITAS, 28/5/25 (Jakarta): Guliran isu lama kembali mencuat ke ruang publik: dugaan pemalsuan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski sorotan tajam diarahkan padanya, hasil survei menunjukkan kepercayaan publik terhadap Jokowi tetap kuat. Demikian informasi yang diperoleh Beritaprioritas.com, Rabu (28/5/25) ini.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut, 66,9 persen responden tidak percaya Jokowi memalsukan ijazahnya.
“Jadi yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 66,9 persen dari semua responden,” ujar Burhanuddin dalam paparan hasil survei, Selasa (27/5/25).
Percakapan publik tentang perkara ini menyebar seperti bara kecil yang ditiup angin. Namun data menunjukkan, sebagian besar masyarakat justru menolak percaya pada nyala hoaks tersebut.
Mayoritas masyarakat tahu kasus ini
Burhanuddin juga menjelaskan mayoritas masyarakat mengetahui keberadaan kasus ini, yang membuat temuan survei semakin menarik.
“Yang mengaku tahu kasus ini 75,9 persen. Jadi terus terang jarang kasus hukum yang menarik perhatian seluas ini,” katanya, melansir Mediaindonesia.com.
Badai isu memang tak kunjung reda. Meski begitu, angka menunjukkan hanya segelintir orang yang benar-benar menganggap kabar itu sebagai kebenaran.
Menurut Burhanuddin, hanya sekitar 19 persen dari responden yang percaya Presiden Jokowi benar-benar memalsukan ijazah.
“Mayoritas pada dasarnya yakin Pak Jokowi tidak memalsukan ijazah, tapi ada sekitar 19 persen masyarakat yang percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah,” tuturnya.
Tentang kredibilitas survei
Nah, mengenai kredibilitas survei ini ditopang oleh metodologi yang ketat. Melibatkan 1.286 responden, jajak pendapat dilakukan lewat telepon dengan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 93 persen.
Burhanuddin menjelaskan, survei ini menggunakan metode double sampling dan dibagi dalam dua kelompok besar: semua responden dan mereka yang mengetahui kasus secara spesifik.
“Jadi datanya relatif solid, karena responden dipilah sesuai konteks informasi yang mereka akses,” jelasnya.
Jokowi: Masyarakat memiliki logika yang sehat
Di luar angka-angka, Jokowi pun ikut angkat bicara. Ia tak memilih kata tajam, tetapi ketenangan menjelma jawabannya. Dia menanggapi hasil survei dengan menyebut publik telah menggunakan akal sehat dalam menilai.
“Ya artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika. Logika penalaran yang sehat, artinya itu,” ujar Jokowi di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (28/5/25).
Bagi Jokowi, serangan isu ini tak ubahnya kabut di pagi hari—mengganggu pandangan, tapi akan sirna seiring sinar datang. Ia juga menekankan tudingan tersebut tidak masuk akal secara logika.
“Karena logikanya memang nggak masuk (bila palsu). Saya kira 68 persen ya mau menyampaikan ketidakpercayaannya,” katanya.
Ketika pertanyaan terus berdentang, Jokowi justru menyerahkan semuanya pada pengadilan, tempat di mana fakta akan berbicara lebih jujur daripada opini. Jokowi menegaskan, proses hukum tetap harus berjalan untuk membuka semua fakta di pengadilan.
“Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang terang-benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi semuanya akan dibuka di sidang pengadilan ya,” tutupnya. (P-Khalied Malvino)
