27.2 C
Jakarta
Friday, May 24, 2024

    Sidang PHPU: Kesaksian empat menteri di MK patahkan narasi penyalahgunaan Bansos jelang Pemilu

    Terkait

    PRIORITAS, 6/4/24 (Jakarta): Sangkaan adanya penggunaan Bansos untuk memenangkan Pemilu terpatahkan di Sidang PHPU MK, Jumat (5/4/24) kemarin.

    Ya, kesaksian empat menteri Kabinet Indonesia Maju di sidang sengketa Pilpres 2024 dinilai mematahkan narasi penyalahgunaan bantuan sosial (Bansos) yang kerap disinggung tim hukum Paslon 02 dan 03. Tim Prabowo meyakini pernyataan para menteri semakin menguatkan, tidak ada penyalahgunaan Bansos di Pemilu 2024.

    Dirangkum detikcom, Sabtu (6/2/24), empat menteri yang bersaksi untuk menjelaskan perihal Bansos itu masing-masing Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Keempatnya memaparkan lengkap terkait pembagian Bansos menjelang Pemilu. Dan juga alasan mengapa pembagian Bansos dirapel menjelang Pemilu 2024.

    “Hari ini jelas sekali Menkeu, Pak Menko, dan Mensos menyatakan tidak ada penyalahgunaan Bansos yang selama ini dikemukakan dan didalilkan kedua pemohon di sidang,” kata Yusril Ihza Mahendra, Ketua Tim Hukum Paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, saat konferensi pers usai sidang di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesua (MKRI), Jakarta, Jumat (5/4/24) kemarin.

    Tidak ada Bansos berujud beras

    Yusril menuturkan, paparan para menteri khususnya Mensos Risma menegaskan, pemerintah tidak pernah membagikan Bansos dalam bentuk beras. Dengan keterangan itu, menurutnya, dalil para pemohon terkait penyalahgunaan Bansos itu terbantahkan.

    “Bu Risma tegas menyatakan tidak ada sama sekali dalam bentuk barang, beras, tidak ada sama sekali,” ungkapnya.

    “Jadi apa yang selama ini didalilkan penyalahgunaan Bansos dibantah oleh Bu Risma sendiri,” tambahnya.

    Pelipatgandaan Bansos tak terbukti

    Yusril juga menegaskan, penambahan jumlah Bansos bertepatan yang dilakukan pada masa-masa jelang Pemilu 2024 tak terbukti.

    “Begitu juga peningkatan berlipat ganda jumlah Bansos juga tidak terbukti di sidang ini dan dibantah oleh Menkeu, Pak Menko Perekonomian, dan Mensos,” tuturnya.

    Tuduhan Jokowi cawe-cawe juga terbantahkan

    Lebih lanjut, tim hukum Prabowo-Gibran lainnya yakni Otto Hasibuan mengatakan, keterangan dari para menteri membuat tudingan soal cawe-cawe Presiden Jokowi terbantahkan. Dia mengatakan tudingan Jokowi turun membagikan Bansos juga terbantahkan.

    “Tuduhan kepada Bapak Jokowi, Presiden RI, yang cawe-cawe dan juga turun ke lapangan membagikan Bansos sudah terbantahkan, tadi dijelaskan oleh dua Menko dan dua menteri,” kata Otto dalam konferensi pers usai sidang itu.

    Otto mengatakan, dalam sidang itu terungkap Jokowi bukan hanya tahun ini saja berkeliling bertemu warga. Disebutnya, selama menjabat, Jokowi memang sering turun langsung memastikan seluruh program kerja dan keputusan serta kebijakan yang diambil pemerintah sudah terlaksana dengan menemui sejumlah warga secara simbolik.

    “Sehingga para menteri menyatakan tadi, mana mungkin dengan satu pertemuan mungkin hanya 1.000 orang yang hadir, dan mungkin hanya beberapa titik di beberapa daerah, paling banyak 800 ribu orang, apa mungkin bertemu dengan 800 ribu orang lantas terpengaruh seluruh Indonesia?” tanya Otto.

    “Jangan sampai ada lagi anggapan presiden cawe-cawe, presiden intervensi, dan sebagainya. Itu hanya narasi, itu hanya asumsi. Presiden RI tak pernah intervensi dan melakukan hal-hal yang melanggar hukum,” tambahnya.

    Keterangan para menteri

    Dalam sidang MK kemarin, diketahui para menteri menjelaskan secara menyeluruh perihal pembagian Bansos hingga asal dana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan barang ke sejumlah warga.

    Pertama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pertimbangan pembagian bantuan sosial (Bansos) dalam bentuk BLT yang dirapel menjelang Pemilu 2024. Airlangga mengatakan ada sejumlah hal yang melatarbelakangi pembagian Bansos dengan cara dirapel.

    “Rapel ini dilakukan antara lain pada saat BBM di bulan September, itu karena BBM naiknya satu kali pak, jadi kalau kita tidak dirapel di depan itu nanti masyarakatnya berat,” jelas Airlangga.

    Airlangga mengatakan, karena faktor BBM, pihaknya lalu memutuskan untuk memberikan bantuan di awal. Di mana, kata dia, Bansos November-Desember cair di November.

    “Demikian pula program lain yang ada di Ibu Menteri Sosial, PKH kan tiga bulan sekali, jadi salurannya kan empat kali setahun. Kemudian, Kartu Sembako juga dua bulan, jadi setahun enam kali, jadi Rapel pertimbangan itu,” paparnya.

    Airlangga juga mengungkap adanya pertimbangan efisien biaya. “Selain itu ada pertimbangan juga biaya, efisiensi biaya, kalau satu kali efisiensi biayanya kan sama kalau dia jumlah tertentu, biaya di perbankan maupun di Pos,” tuturnya.

    Presiden ada anggaran khusus

    Kemudian, Menkeu Sri Mulyani dalam sidang juga menjelaskan tentang Presiden Jokowi yang memiliki anggaran untuk bantuan kemasyarakatan yang berasal dari APBN. Dia mengatakan Bansos yang dibagikan Jokowi bukan bagian dari Perlinsos.

    “Telah disampaikan oleh Bapak Menko (Airlangga Hartarto) tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos, anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN,” kata Sri Mulyani.

    Dia menjelaskan dana itu bisa dipakai untuk kegiatan seperti keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dia juga mengatakan dana itu bisa saja dibagikan ke masyarakat dalam bentuk barang dan uang.

    “Bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang,” ungkapnya.

    Sri Mulyani mengungkapkan pada tahun 2019 dana operasi presiden berjumlah Rp110 miliar. Realisasinya, kata Sri Mulyani, berjumlah Rp57,2 miliar atau 52 persen.

    “Tahun 2020 alokasi anggaran Rp116,2 miliar, realisasi Rp77,9 miliar atau 67 persen,” ujarnya.

    Lalu pada tahun 2021, Rp119,7 miliar dengan realisasinya Rp102,4 miliar atau 86 persen. Di tahun 2022, alokasi anggaran Rp160,9 miliar, realisasi Rp138,3 miliar atau 86 persen.

    “Tahun 2023, alokasi anggaran Rp156,5 miliar, realisasinya Rp127,8 atau 82 persen dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan Rp138,3 miliar, sampai dengan bulan ini bulan Maret April ya adalah Rp18,7 miliar atau baru 14 persen,” ungkapnya.

    Pernyataan Sri Mulyani itu menjawab pertanyaan hakim MK Saldi Isra ketika bertanya tentang asal dana yang dipakai Jokowi saat Kunker dan membagikan bantuan ke warga. Saldi mengatakan, Kunker Jokowi sambil bagi-bagi bantuan ke warga itu dipermasalahkan oleh pemohon sengketa hasil Pilpres 2024.

    Turun jika ada sengketa

    Ketiga ada pernyataan, Mensos Tri Rismaharini juga mengungkapkan alasan mengapa dirinya jarang terlihat ketika pemerintah membagikan Bansos. Risma mengatakan hanya akan turun jika terdapat sengketa.

    “Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi,” kata Risma.

    “Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun, yang mungkin bapak (tanya) itu. itu memang orangnya harus saya tolong,” tambah dia.

    Menteri jelaskan Kunker Jokowi

    Selain Bansos, urusan Kunker Jokowi juga pernah dipermasalahkan ahli dari Anies. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, Jokowi bukan baru-baru ini saja Kunker ke daerah-daerah.

    “Mengenai Bapak Presiden jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau,” kata Muhadjir.

    Muhadjir mengaku paham mengenai hal itu karena pernah mendampingi Jokowi di periode sebelumnya. Muhadjir mengatakan, Jokowi sering Kunker ke berbagai daerah untuk memastikan bantuan diterima.

    “Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau ketika membagi KIP. Pak Presiden selalu membagi bagi KIP ke daerah-daerah, tujuannya apa, yakni untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang ter-‘deliver’ di lapangan,” kata Muhadjir.

    Disebutnya, Jokowi selalu menekankan pentingnya belanja APBN pada awal tahun. Muhadjir Effendy juga menyebut pada saat bantuan sosial diluncurkan, Jokowi juga terjun langsung untuk memantau dan mengecek sasaran Bansos tersebut. (P-DC/jr) — foto ilustrasi istimewa

    - Advertisement -spot_img

    Viral

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    - Advertisement -spot_img

    Terkini