Sekitar 1.240 demonstran anarkis ditangkap Polda Metro Jaya
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri (kedua dari kanan depan), memberikan keterangan di Balai Kota DKI Jakarta, bersama Gubernur DKI Jakarta dan Pangdam Jayakarta, Senin (1/9/25). (Courtesy: jakarta.go.id)PRIORITAS, 1/9/25 (Jakarta): Sekitar 1.240 orang demonstran anarkis ditangkap Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Mereka adalah bagian dari ribuan massa yang menggelar demonstrasi yang berakhir ricuh di wilayah Polda Metro Jaya sejak Senin (25/8/25) hingga Jumat (29/8/25).
Hal itu diungkapkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9/25). Ia hadir di Balai Kota mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat memberoikan keterangan kepada pers terkait perkembangan terkini situasi Ibukota Jakarta.
Sementara itu, di tempat yang sama, Panglima Kodam (Pangdam) Jayakarta, Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi, memastikan akan menindak tegas masyarakat yang melakukan tindakan anarkis selama berlangsungnya unjuk rasa.
Perusak dan penjarah segera ditangkap
Kapolda menjelaskan, 1.240 orang pendemo yang ditangkap berasal dari wilayah luar Jakarta. “Ada yang dari Jawa Barat dan Banten,” kata Kapolda. Dikatakan, pelaku perusakan atau penjarahan fasilitas umum telah diidentifikasi dan segera ditangkap.
“Untuk yang melakukan perusakan atau penjarahan, kami sudah mendeteksi. Sudah, tinggal tunggu saja, kita melakukan tindakan tegas untuk penangkapan. Untuk jumlah, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena itu teknis. Tim kami masih bekerja,” kata Asep.
Kapolda Metro Jaya mengaku sudah mendapatkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas segala tindakan anarkis, termasuk perusakan fasilitas umum. Namun bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat secara damai, pihaknya tetap mempersilakan.
Kodam akan tindak tegas
Senada dengan Kapolda, Pangdam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi juga memastikan menindak tegas oknum yang melakukan tindakan anarkis selama berlangsungnya unjuk rasa.
“Kalau menyampaikan pendapat, saran, sesuai dengan konstitusi (tidak masalah), namun ketika melakukan tindakan anarki itu akan kami tindak tegas,” ungkap Deddy, dilansir dari Antara.
Dia menambahkan TNI bersama Polisi berkomitmen kuat untuk selalu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Seperti diketahui, unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta, termasuk di depan gedung DPR/MPR pada pekan lalu berujung ricuh. Bahkan, oknum tak bertanggung jawab merusak fasilitas umum, seperti Halte Transjakarta dan Stasiun MRT Jakarta.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat kerugian akibat kerusakan infrastruktur pascademonstrasi di sejumlah wilayah di Kota Jakarta mencapai Rp55 miliar. (P-ht)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
Trending Minggu Ini
No Comments