PRIORITAS, 10/4/25 (Surabaya): Langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis, merupakan bentuk reformasi ekonomi yang progresif dan berani.
Menurut Wakil Ketua (Waka) Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri langkah Presiden Prabowo tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat pemerintah serius membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai oleh kelompok rente dan praktik tidak sehat.
“Presiden mengambil langkah yang tepat dan berani. Ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang lebih efisien dan transparan,” ungkapnya di Surabaya, Kamis (10/4/25).
Hanya saja Hanif mengingatkan liberalisasi impor tidak boleh dilepaskan begitu saja tanpa pengaman dan kebijakan penyeimbang.
Dikatakannya, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan produsen dalam negeri tidak tergilas dalam kompetisi pasar bebas yang belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku usaha nasional terutama yang selama ini menopang kebutuhan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup karena banjir produk impor murah,” harapnya.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan RI 2014-2019 ini, pemerintah perlu menjaga keseimbangan dalam kebijakan impor sekaligus mempercepat penguatan industri substitusi impor.
Adapun industri substitusi impor yang dimaksud yakni sektor-sektor strategis yang mampu memproduksi barang yang selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
Terkait dengan strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat untuk menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik.
“Impor harus selektif dan bersifat komplementer, bukan substitusi terhadap apa yang bisa diproduksi di dalam negeri. Kita bisa memperluas hubungan dagang tapi tetap dengan keberpihakan pada industri dan petani kita sendiri,” urai Hanif.
Menurut Wakil Ketua Umum DPP PKB ini pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang adil dan timbal balik.
“Langkah Presiden sudah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan keberpihakan terhadap pembangunan industri nasional,” jeasnya. (P-Jhonny JK*/am)
