PRIORITAS, 14/5/25 (Jakarta): Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah memastikan, proyek MRT Jakarta saat ini berakhir di Lebak Bulus akan diperluas hingga ke wilayah Tangerang Selatan. Moda transportasi yang akan digunakan untuk perluasan ini adalah Skytrain atau kereta gantung, sehingga rencana konektivitas antara Kabupaten Tangerang Selatan dan Jakarta kini sudah jelas.
Dalam proses pembangunannya, pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta, salah satunya adalah pengembang properti besar seperti Bumi Serpong Damai (BSD).
“Siapa aja yang pengembangnya, karena kan mereka punya hunian-hunian yang besar. Kolaborasi dengan pengembang-pengembang itu khususnya untuk pembangunan stasiunnya,” ungkap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjawab pertanyaan CNBC Indonesia dalam pertemuan dengan media dikutip Rabu (14/5/25).
Memberi manfaat
Pemerintah menjalin kerja sama ini karena pihak pengembang turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Proyek ini tidak hanya memberikan manfaat bagi penghuni perumahan milik pengembang, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Tangerang Selatan.
“Jadi kita sudah memperkenalkan untuk wilayah-wilayah stasiun-stasiun tertentu yang bekerjasama dengan swasta dalam hal ini pengembang perumahan,” imbuh Dudy.
Adapun untuk rute Skytrain, ditetapkan dua jalur utama, yaitu ke arah Mekarsari sebagai penghubung ke LRT Harjamukti, dan ke arah Tangerang Selatan sebagai penghubung ke Stasiun MRT Lebak Bulus. Menurut Dudy, jalur Skytrain di wilayah Tangsel akan melintasi kawasan Serpong hingga Bintaro.
“Kalau saya tidak salah itu Serpong-Bintaro kemudian nyambung ke Lebak Bulus. Jadi kalau saya lihat memang segi ekonomi Skytrain masuk ke wilayah-wilayah pemukiman yang secara ekonomi juga bisa menjangkau harga Skytrain. Kemudian yang dari Harjamukti ke Mekarsari” imbuhnya.
Diharapkan untuk beralih ke Skytrain
Kehadiran Skytrain diharapkan mampu mengurangi kemacetan di Jakarta dan daerah sekitarnya, sehingga masyarakat yang sebelumnya mengandalkan kendaraan pribadi akan beralih ke moda transportasi ini.
“Skytrain sepertinya lebih mudah masuk ke kawasan-kawasan pemukiman,” katanya.
Alasan dipilihnya Skytrain dibandingkan opsi lain seperti MRT adalah karena tidak memerlukan proses pembebasan lahan. Proyek ini dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah, seperti ruas jalan yang sudah tersedia, sehingga biaya pembangunannya bisa lebih efisien.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna memanfaatkan aset atau fasilitas umum milik pemerintah daerah sebagai tempat pembangunan tiang-tiang Skytrain.
“Pak Dirjen sedang mengupayakan adanya perubahan aturan Permendagri nomor 9 tahun 2009,” tutur Dudy. (P-*r/Zamir A)
